Malaysia Batal Bahas RUU Kabut Asap, Dikritik Aktivis

Indonesia Berita Berita

Malaysia Batal Bahas RUU Kabut Asap, Dikritik Aktivis
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 CNN Indonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 1 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 4%
  • Publisher: 53%

Pemerintah Malaysia membatalkan rencana menggodok RUU Kabut Asap yang bisa menjerat pelaku meski berada di luar negeri.

"Kabut asap telah mempengaruhi negara-negara Asia Tenggara selama bertahun-tahun, menangani kabut regional ini adalah demi kepentingan semua orang," tambahnya.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

CNN Indonesia /  🏆 27. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Menaker Minta Disnaker Daerah Sinergi RUU Ciptaker |Republika OnlineMenaker Minta Disnaker Daerah Sinergi RUU Ciptaker |Republika OnlineRUU Ciptaker dirancang untuk menjawab kebutuhan tantangan ketenagakerjaan.
Baca lebih lajut »

819.976 data nasabah Kreditplus bocor, pakar ingatkan soal RUU PDPPakar keamanan siber dari CISSReC Doktor Pratama Persadha mengingatkan kembali kepada pemerintah dan DPR RI untuk segera merampungkan Rancangan Undang-Undang ...
Baca lebih lajut »

Bahlil Sebut Lewat RUU Cipta Kerja Izin UMKM Hanya Perlu SelembarBahlil Sebut Lewat RUU Cipta Kerja Izin UMKM Hanya Perlu Selembar'Sekarang kita pengin di UU Omnibus Law, dan sudah ada, izin UMKM itu satu lembar saja, selesai. Jadi nggak usah lagi notifikasi-notifikasi,' ungkap Bahlil. via detikfinance
Baca lebih lajut »

Tobas Sebut Keluarnya RUU PKS dari Prolegnas Blessing in DisguiseTobas Sebut Keluarnya RUU PKS dari Prolegnas Blessing in DisguiseMuatan substansi RUU PKS lebih tepat dibahas di Baleg karena banyak isu lintas Komisi di dalamnya.
Baca lebih lajut »

Mendesak, Komisi I Klaim Sudah Ngebut Bahas RUU PDPMendesak, Komisi I Klaim Sudah Ngebut Bahas RUU PDP'Kami di komisi I juga telah melakukan RDPU secara maraton. Mulai dengan akademisi, asosiasi pelaku usaha, lalu juga koalisi masyarakat sipil untuk memberikan masukan-masukan,' ujar Anggota Komisi I DPR, Christina Aryani, Selasa (4/8).
Baca lebih lajut »

World Bank : RUU Cipta Kerja Diperlukan untuk Pemulihan EkonomiWorld Bank : RUU Cipta Kerja Diperlukan untuk Pemulihan EkonomiPemerintah Indonesia juga harus fokus pada pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. Karena itu, penyederhanaan peraturan yang relevan penting untuk melindungi investasi.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-04-20 23:07:45