MAKI menilai Peraturan Presiden baru tentang Kartu Prakerja yang diteken Presiden Joko Widodo belum menyelesaikan sengkarut program tersebut. MAKI menganggap aturan itu justru terkesan melegalkan penyimpangan. kartuprakerja jokowidodo
TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat Antikorupsi Indonesia menilai Peraturan Presiden baru tentang Kartu Prakerja yang diteken Presiden Joko Widodo atau Jokowi belum menyelesaikan sengkarut program tersebut.
menganggap aturan itu justru terkesan melegalkan penyimpangan.'Terkesan melegalkan dugaan penyimpangan karena tidak membenahi dugaan kesalahan yang telah terjadi,' kata Koordinator Boyamin Saiman, Ahad, 12 Juli 2020.Menurut Boyamin, Perpres baru itu tidak tegas menyatakan bahwa pengadaan kartu prakerja harus berpedoman pada pengadaan barang dan jasa yang transparan, kompetitif, dan tidak terjadi monopoli. Dia menilai Perpres itu juga tidak mengatasi adanya dugaan konflik kepentingan antara platform digital dan penyedia pelatihan. 'Perpres baru hanya seakan-akan telah melakukan pembenahan namun tidak menyentuh hal yang substantif,' kata dia.
sempat melaporkan dugaan penyimpangan Kartu Prakerja ke KPK. Salah satu yang disoroti ialah pemilihan platform digital yang tidak dilakukan lewat lelang terbuka.Mengenai pemilihan mitra, KPK merekomendasikan agar pemerintah meminta opini hukum Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara tentang kerja sama delapan platform digital dalam program Kartu Prakerja termasuk Penyediaan Barang dan Jasa Pemerintah atau bukan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Perpres Kartu Prakerja Baru Dinilai Sudah Masukkan Rekomendasi KPKPresiden Joko Widodo telah menerbitkan perpres baru terkait program Kartu Prakerja. Perpres baru itu dinilai telah memuat sejumlah rekomendasi KPK.
Baca lebih lajut »
Perpres Baru Kartu Prakerja Dinilai Sudah Memuat Rekomendasi KPKKPK memastikan akan terus mengawal agar pelaksanaan program kartu prakerja dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Baca lebih lajut »
Anggota DPR: Perpres Kartu Prakerja baru masih sama dengan sebelumnyaAnggota Komisi I DPR RI Sukamta menilai Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengatur pelaksanaan Kartu Prakerja terbaru Nomor 76 Tahun 2020 yang ...
Baca lebih lajut »
Perpres Kartu Prakerja Direvisi, Sukamta: Tambahan Pemanis Kata SajaAnggota Komisi I DPR RI Sukamta mengomentari terbitnya Perpres Nomor 76 Tahun 2020 tentang Kartu Prakerja. KartuPrakerja
Baca lebih lajut »
Perpres Kartu Prakerja Hasil Revisi Menuai KritikJika pemerintah peka terhadap berbagai kritik dan masukan, semestinya pelatihan daring ditiadakan karena banyak mendapat kritikan. KartuPrakerja
Baca lebih lajut »
Digitalisasi Kartu Prakerja Dinilai Bisa Cegah Korupsi |Republika OnlinePotensi korupsi implementasi kartu pra kerja bisa dicegah dengan digitalisasi.
Baca lebih lajut »