Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK melalui amar putusannya yang menegaskan KPK berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan kasus korupsi di ranah militer.
Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Suhartoyo berbincang dengan anggota Majelis Hakim MK Saldi Isra disela-sela memimpin sidang putusan pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK di Mahkamah Konstitusi , Jakarta, Jumat .
Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Suhartoyo didampingi tiga anggota Majelis Hakim MK Saldi Isra , Arsul Sani , dan Enny Nurbaningsih memimpin sidang putusan pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat .
Mahkamah Konstitusi KPK Pengujian UU KPK Hakim Majelis Korupsi Militer
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Putusan MK soal UU Cipta Kerja Ganggu Iklim Investasi?Apindo menyampaikan tanggapan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Cipta Kerja.
Baca lebih lajut »
MK Kabulkan Uji Materi UU Cipta Kerja, DPR: Angin Segar bagi BuruhMahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja pada Kamis (31/10/2024).
Baca lebih lajut »
Calon Dewas KPK, Benny Mamoto, Ingin OTT KPK Diatur Undang-UndangBenny menganalogikan OTT KPK dengan penyidik polisi yang melakukan pembelian narkoba terselubung untuk menangkap pelaku.
Baca lebih lajut »
Partai Buruh Akan Kawal Putusan MK Soal UU Cipta KerjaPartai buruh akan kawal putusan Mahmakah Konstitusi (MK), terkait dikabulkannya gugatan Undang-undang Cipta Kerja.
Baca lebih lajut »
Putusan MK soal UU Ciptaker Jawaban Jutaan PekerjaPutusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian besar permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Baca lebih lajut »
Respons Putusan MK, Pengusaha Minta Upah Buruh Tetap Ikut UU Cipta KerjaAsosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal undang-undang ketenagakerjaan dikeluarkan dari undang-undang Cipta Kerja.
Baca lebih lajut »