Mahkamah Konstitusi dalam putusan terbaru mengesahkan kewenangan KPK untuk menangani kasus korupsi di sektor militer dan pertahanan. Putusan ini mendapat apresiasi dari pakar hukum dan antikorupsi.
Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo selaku Ketua Majelis Hakim Panel didampingi hakim anggota Arief Hidayat dan Arsul Sani memimpin sidang uji materiil UU KPK di Jakarta pada 28 November 2024. Mahkamah Konstitusi dalam putusan terbarunya pekan lalu menegaskan kewenangan KPK mengusut dugaan korupsi anggaran di sektor militer dan pertahanan.
Sebelumnya, berbagai kasus dugaan korupsi yang melibatkan unsur sipil dan militer kerap memunculkan perdebatan tentang lembaga mana yang berhak menanganinya.Kronologi serangan ‘brutal’ TNI terhadap penduduk desa di Deli Serdang – Warga mengaku 'diseret, dihajar, hingga ditodong pistol' Dalam putusannya, Jumat , MK bilang bahwa kewenangan KPK perlu mereka tegaskan karena ada perbedaan pemahaman dari para penegak hukum dan lembaga di sektor militer.
Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda. Konsekuensi putusan ini, maka selama kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan unsur sipil dan militer itu pertama kali diusut KPK, maka KPK dapat terus menanganinya sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
Pada Juli 2023, kasus korupsi yang melibatkan pejabat Basarnas menjadi polemik antara KPK dan Pusat Polisi Militer TNI terkait penetapan tersangkanya. Diky mengingatkan insiden itu membuat publik menduga KPK mengalami tekanan atau intimidasi. Selain itu, dia juga mengkritik pimpinan KPK yang menurutnya tidak memahami wewenang yang dimiliki lembaganya.
Jaleswari juga menyoroti TNI sebagai institusi yang memiliki hierarki kuat dan budaya korps yang solid. Alvin menilai UU Peradilan Militer perlu segera dicabut supaya tidak ada lagi keraguan soal penegak hukum yang menangani perkara korupsi atau melalui mekanisme koneksitas. Akan tetapi, Siska mengakui informasi publik tentang tata kelola anggaran pertahanan sangat terbatas.
Menurut Siska, setidaknya putusan dari MK membuat anggaran pertahanan yang tadinya cukup tertutup menjadi dapat diawasi oleh KPK.
Mahkamah Konstitusi KPK Korupsi Anggaran Militer Putusan Hukum Antikorupsi
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Mahkamah Konstitusi Mengabulkan Sebagian Permohonan Pengujian Undang-Undang KPKMahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK melalui amar putusannya yang menegaskan KPK berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan kasus korupsi di ranah militer.
Baca lebih lajut »
MK Putuskan KPK Berwenang Usut Korupsi Militer, Nurul Ghufron Bilang BeginiMahkamah Konstitusi (MK) memutuskan KPK berwenang mengusut kasus korupsi militer hingga adanya keputusan tetap atau inkrah.
Baca lebih lajut »
Capim KPK Setyo Budianto Menegaskan OTT Masih Sangat DiperlukanBerita Capim KPK Setyo Budianto Menegaskan OTT Masih Sangat Diperlukan terbaru hari ini 2024-11-18 15:59:21 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
KPK apresiasi MK tegaskan wewenang usut korupsi militerWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan wewenang KPK dalam mengusut kasus korupsi ...
Baca lebih lajut »
Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo Pimpin Sidang Pleno Pengucapan Putusan Perkara No. 127Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo memimpin jalannya Sidang Pleno Pengucapan Putusan Perkara No. 127.
Baca lebih lajut »
Mahkamah Konstitusi berkomitmen jaga hak politik warga negaraWakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi, melalui berbagai putusannya, berkomitmen terus menjaga hak ...
Baca lebih lajut »