Mahfud MD: Presiden Jokowi Bakal Carikan Gedung Baru untuk Komnas HAM
dan Kejagung agak berkoordinasi dengan lebih baik dalam soal penyelidikan dan penyidikan.
"Kita berharap dengan perbaikan standar atau prosedur penyelidikan penyidikan tersebut di antara dua lembaga ini, maka proses yudisial akan dapat berjalan dgn lebih efektif, itu yang kami sampaikan kepada Pak Presiden," tandas Atnike. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo akan membentuk Satgas untuk mengevaluasi dan memantau pelaksanaan rekomendasi dari Tim Pelaksana Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu .usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, .
“Selain inpres untuk membagi tugas kepada 17 kementerian dan lembaga nonkementerian tadi, presiden juga akan membentuk Satgas baru yang akan mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan dari setiap rekomendasi ini,” kata Mahfud. Satgas tersebut kata Mahfud saat ini sedang dirancang. Paling lambat Satgas akan diumumkan akhir Januari oleh Presiden
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Presiden Jokowi Temui Anggota Komnas HAM, Bahas Pelanggaran HAMPresiden Jokowi menerima anggota Komnas HAM periode 2022-2027 dan membahas penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu
Baca lebih lajut »
Komnas HAM Butuh Dukungan Presiden Adili Pelanggar HAM Berat'Kita butuh dukungan Presiden agar kasus penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui mekanisme yudisial harus terus didorong bersama dengan komitmen politik dari negara melalui Kepala Negara,'
Baca lebih lajut »
Komnas HAM Siap Dampingi Pemerintah untuk Beri Bantuan Korban Pelanggaran HAM - tvOneKetua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengaku siap mendukung upaya pemerintah untuk penyelesaian dan rehabilitasi korban 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu. - tvOne
Baca lebih lajut »
Bagaimanakah Upaya Pemerintah Menindaklanjuti 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat?Mahfud menyebut, semua pelanggaran HAM berat bisa diproses lewat jalur hukum atau pengadilan HAM ad hoc.
Baca lebih lajut »
Tuntaskan Yudisial HAM Berat Masa Lalu, Jokowi Minta Kejagung & Komnas HAM Koordinasi | merdeka.comUntuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu lewat yudisial, Jokowi meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) berkoordinasi dengan Komnas HAM.
Baca lebih lajut »
Komnas HAM Ungkap Ada 6 Ribu Korban HAM Berat Sudah TerverifikasiKomnas HAM akan membantu Jokowi untuk verifikasi korban yang berhak mendapatkan hak tersebut.
Baca lebih lajut »