Mahfud menyebut, semua pelanggaran HAM berat bisa diproses lewat jalur hukum atau pengadilan HAM ad hoc.
JAKARTA, KOMPAS.TV - Menko Polhukam, Mahfud MD menegaskan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu, tidak meniadakan penyelesaian HAM lewat jalur yudisial.
Mahfud menyebut, semua pelanggaran HAM berat bisa diproses lewat jalur hukum atau pengadilan HAM ad hoc, namun harus melewati persetujuan DPR, jika kasusnya terjadi sebelum tahun 2000. Dalam unggahan di akun twitternya, Mahfud mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, yang telah memahami dan memberi dukungan kepada pemerintah, dalam membentuk tim penyelesaian non-yusidial atas pelanggaran HAM berat masa lalu.''Terima kasih kepada semua pengkritik, karena kritik adalah vitamin''.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan rasa simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban, pelanggaran HAM berat. Selanjutnya, pemerintah akan berupaya mencegah terjadinya pelanggaran HAM berat, pada masa yang akan datang.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Muhaimin: Pemerintah Harus Penuhi Tuntutan Korban Kasus HAM Berat |Republika OnlineKetum PKB Muhaimin Iskandar minta pemerintah untuk memenuhi tuntuan korban HAM berat.
Baca lebih lajut »
Eskalasi Kekerasan Di Papua: Komnas HAM Minta Kelompok Bersenjata dan Aparat Berhenti Lukai Masyarakat SipilEskalasi Kekerasan Di Papua: Komnas HAM Minta Kelompok Bersenjata dan Aparat Berhenti Lukai Masyarakat Sipil TempoNasional
Baca lebih lajut »
Terbesar di Indonesia, Indoor Multifunction Stadium GBK Bisa Tampung 16.253 PenontonPresiden Jokowi telah melaksanakan topping off Indoor Multifunction Stadium (IMS) kawasan GBK, DKI Jakarta pada Jumat 13 Januari 2023.
Baca lebih lajut »
Menpora RI Harap Hubungan Pemerintah dan PSSI Tetap Harmonis |Republika OnlinePemerintah selalu mengapresiasi upaya yang dilakukan PSSI.
Baca lebih lajut »
Wapres Bicara Soal Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat, Termasuk Peristiwa Wamena PapuaWapres Ma'ruf Amin menyampaikan pemerintah saat ini tengah merumuskan upaya pemulihan hak korban pelanggaran HAM berat, termasuk peristiwa Wamena Papua.
Baca lebih lajut »