Zico mengatakan para mahasiswa juga melakukan uji materi UU KPK baru. Meskipun belum diundangkan, pihaknya menggugat lantaran UU KPK tersebut cacat formil.
Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah mahasiswa meminta Mahkamah Konstitusi untuk menunda pelantikan Komisioner KPK baru yang telah disahkan oleh DPR. Pasalnya, UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK khusus terkait pemilihan pimpinan KPK masih digugat di MK.
"Dalam provisi, kita minta MK untuk membatalkan atau menunda pelantikan pimpinan KPK baru karena UU KPK khusus terkait pemilihan pimpinan KPK masih digugat ke MK," ujar kuasa hukum para mahasiswa, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak usai sidang pendahuluan uji materi UU KPK di Gedung MK, Jakarta, Senin .
"Hal inilah yang terjadi pemilihan pada Firli Bahuri sebagai Ketua KPK baru yang menuai pro dan kontra karena dianggap tidak memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 29 UU KPK. Seharusnya, terdapat mekanisme atau upaya hukum melalui pengadilan untuk membuat terang hal tersebut sehingga tidak terjadi fitnah bagi Firli dan terdapat ruang bagi dia melakukan pembelaan diri," jelas Zico.
"Dalam kapasitas muruah tersebut Mahkamah Konstitusi dimohonkan oleh para pemohon untuk melindungi hak konstitusional para pemohon dalam perkara a quo yakni pemilihan pimpinan KPK dengan cara memastikan terdapat norma baru untuk menutupi kekosongan norma. Dengan demikian tidak ada lagi kekosongan norma akan memberikan perlindungan hukum dan adil bagi para pemohon," ungkap Zico.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Mahasiswa Minta Jokowi Terbitkan Perppu Batalkan UU KPKSelain meminta membatalkan UU KPK, mahasiswa juga ajukan uji materi ke MK
Baca lebih lajut »
Mahasiswa Tegaskan Demo Penolakan UU KPK-RUU KUHP Tak Ditunggangi'Saya pikir itu tidak ditunggangi, ini semua keresahan masyarakat Indonesia dan mahasiswa,' ujar perwakilan BEM Jakarta Andi Prayoga. ruukuhp uukpk demo mahasiswa
Baca lebih lajut »
PB HMI ajak mahasiswa tempuh langkah konstitusional sikapi UU KPKPengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mengajak para aktivis mahasiswa untuk menempuh langkah-langkah konstitusional dalam menyikapi UU KPK dan ...
Baca lebih lajut »
NasDem Hormati Pandangan Kritis Mahasiswa soal UU KPK'Kita tetap menghormati seluruh pikiran-pikiran kritis dan menyalurkan aspirasi darimanapun datangnya. Terutama aspirasi kaum muda yaitu mahasiswa di negeri ini,' kata Surya.
Baca lebih lajut »
Paloh Tak Sepakat Demo UU KPK: Agar Kaum Radikal Tak Ikut Barisan Mahasiswa'Agar tak beri kesempatan provokator politik dan kaum radikal yang ikut memperkuat barisan mahasiswa dalam bungkus menentang RUU KPK,' kata Paloh.
Baca lebih lajut »
Perpuu KPK Dinilai Bukan Langkah Tepat Sikapi Polemik UU KPKMeski Perppu merupakan kewenangan legislasi presiden, tapi Perppu tak boleh dikeluarkan secara serampangan.
Baca lebih lajut »