MA mengabulkan permohonan Partai Garda republik Indonesia (Garuda) terkait aturan batas minimal usia calon gubernur dan wakil gubernur 30 tahun.
Hal itu tertuang dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 yang diputuskan oleh Majelis Hakim pada Rabu, 29 Mei 2024. Ketua Majelis yang memutus yakni Yulius dan anggota majelis Cerah Bangun. Putusan telah ditampilkan di laman resmi"Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA ," demikian bunyi putusan tersebut.
"....berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih" MA pun memerintahkan kepada KPU RI untuk mencabut Pasal 4 ayat huruf d PKPU Nomor 9 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tersebut.
Batas Usia Calon Gubernur Batas Usia Gubernur Pilkada 2024
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Polisi Sebut Pengacara 8 Terpidana Perintahkan Cabut BAP Kasus VinaPolda Jabar mengungkap pencabutan BAP awal kasus Vina Cirebon dilakukan oleh para terpidana berdasarkan perintah pengacara.
Baca lebih lajut »
KLHK minta pemerintah Lampung cabut aturan bakar lahan tebuKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meminta Pemerintah Provinsi Lampung untuk segera mencabut aturan panen tebu dengan cara membakar karena ...
Baca lebih lajut »
Penuhi Aturan, OJK Cabut PKU PT Independen Pialang AsuransiOtoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) pada PT Independen Pialang Asuransi.
Baca lebih lajut »
Kecelakaan bus Subang, Kemenhub cabut izin PO bila langgar aturanKementerian Perhubungan (Kemenhub) bisa mencabut izin trayek Perusahaan Otobus (PO) yang mengalami kecelakaan di Subang apabila menemukan adanya ...
Baca lebih lajut »
KPU Dinilai Mengakali Aturan Pencalonan Kepala Daerah bagi Anggota Legislatif Pakai Putusan MKKomisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai telah mengakali aturan pencalonan kepala daerah bagi anggota legislatif terpilih di pemilihan umum (Pemilu) 2024,
Baca lebih lajut »
PKPU Pencalonan Kepala Daerah Belum Disahkan, KPU Sebut Masih Bisa Pakai Aturan Pilkada 2020Peraturan teknis pada Pilkada Serentak 2020 masih berlaku.
Baca lebih lajut »