Joko tidak memenuhi asas beriktikad baik karena melakukan banyak pelanggaran, buron, dan dwikewarganegaraan. Jadi buat apa diproses
PARA aktivis yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Peradilan mendesak pemerintah segera mereformasi aparat penegak hukum. Lolosnya buron korupsi Bank Bali Joko Soegiarto Tjandra memperlihatkan bobroknya sistem penegakan hukum di Indonesia.
Karena itu, kata Tama, pe- merintah tidak perlu membentuk tim apa pun untuk mengejar koruptor seperti Joko. Pasalnya, problem utama yang terjadi dalam penegakan hukum, terletak pada perilaku aparat di lingkungan kepolisian, kejaksaan, dan imigrasi. “Ketiga lembaga itu harus segera direformasi untuk mengakhiri kecurigaan terhadap aparat penegak hukum di Tanah Air,” tegasnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
MAKI Apresiasi Ombudsman Investigasi Kasus Joko TjandraMAKI berharap investigasi Ombudsman RI bisa membongkar sengkarut buronan terpidana hak tagih Bank Bali Joko Tjandra. DjokoTjandra
Baca lebih lajut »
Ombudsman Bakal Investigasi Imigrasi soal Joko TjandraBoyamin mengapresiasi keputusan ORI yang mau menginvestigasi tidak dicekalnya kembali Joko Tjandra oleh Imigrasi atas prakarsa sendiri.
Baca lebih lajut »
ICW Desak DPR Gunakan Hak Angket Usut Kasus Joko TjandraPeneliti ICW menilai tidak ada keseriusan dari pihak-pihak lain yang semestinya bisa turun tangan untuk mengusut kasus Joko Tjandra, termasuk DPR.
Baca lebih lajut »
Hasil Tes Usap Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara NegatifPresiden Joko Widodo usai bersepeda di kawasan Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 25 Juli 2020, hasil tes usap menyatakan negatif COVID-19.
Baca lebih lajut »
DPR, KPK Bisa Bantu Usut Joko TjandraSaat ini polisi sudah mengajukan surat cegah ke luar negeri terhadap kuasa hukum Joko Tjandra, yakni Anita Dewi Anggraini Kolopaking. Surat permohonan cegah dikirim Rabu (22/7).
Baca lebih lajut »