Peneliti ICW menilai tidak ada keseriusan dari pihak-pihak lain yang semestinya bisa turun tangan untuk mengusut kasus Joko Tjandra, termasuk DPR.
TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz, mendesak DPR menggunakan hak angket dalam kasus Joko Tjandra terhadap kepolisian, kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Dalam Negeri.“DPR RI adalah salah satu pihak yang dapat melakukan tindakan dalam merespons masalah Joko Tjandra,” kata Donal dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 25 Juli 2020.
Padahal, kata Donal, beberapa waktu lalu DPR secara sigap membentuk hak angket KPK. Saat itu, nama-nama besar anggota dan mantan DPR disebut-sebut dalam kasus korupsi e-KTP. “Tetapi kali ini kita tidak menemukan kesigapan yang sama,” ujarnya.Selain DPR, ICW juga meminta KPK mengusut Joko Tjandra, khususnya potensi korupsi yang diduga dilakukan jenderal Polri. Sebab, ada tiga jenderal polisi yang dicopot dari jabatannya karena berperan membantu Joko Tjandra.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Djoko Tjandra Absen Sidang dengan Alasan Sakit, ICW Khawatir Kasus Setya Novanto BerulangTim kuasa hukum Djoko Tjandra semestinya bersikap terbuka dengan menyampaikan lokasi Djoko dirawat bila benar-benar sakit.
Baca lebih lajut »
Tolak RDP Komisi III DPR Bahas Djoko Tjandra, Sikap Azis DipertanyakanSikap Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin yang diduga menolak menandatangani surat izin RDP yang dilakukan Komisi III DPR ,...
Baca lebih lajut »
Tidak Terlihat Keseriusan, ICW Duga 'Joker' Dilindungi RezimTidak Terlihat Keseriusan, ICW Duga 'Joker' Dilindungi Rezim. Apabila tidak ada tindakan dari pihak-pihak berwenang, dugaan bahwa Joko Tjandra dilindungi oleh rezim pemerintahan saat ini bisa semakin terang terlihat.
Baca lebih lajut »
Tiga Strategi DPR Lindungi Pembela HAM LingkunganDPR mengakui, terus berupaya untuk mendukung reformasi kebijakan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Termasuk di dalamnya...
Baca lebih lajut »
DPR Ingatkan Sertifikasi Halal demi Kemaslahatan Umat |Republika OnlineLPPOM MUI dan BPJPH punya peran dan tugas masing-masing dalam memenuhi kepastian JPH
Baca lebih lajut »
DPR Minta Rencana Pembelian Jet Bekas Austria Harus Dikaji LagiDave menjelaskan, rencana tersebut memang tidak melanggar UU Industri Pertahanan. Karena saat ini Indonesia sudah memiliki perjanjian kerjasana bidang pertahanan dengan Austria.
Baca lebih lajut »