LPPOM MUI dan BPJPH punya peran dan tugas masing-masing dalam memenuhi kepastian JPH
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia sedang"perang dingin".
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily, mengingatkan dua pihak jika sertifikasi halal demi kemaslahatan umat.BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anggota DPR Heran Minimnya Auditor Halal di Indonesia |Republika OnlineBPJPH mendata ada sekitar 5 ribu permintaan sertifikasi halal sejak Oktober 2019
Baca lebih lajut »
DPR Soroti Alasan Kemhan Soal APBN Masuk Rekening Pribadi |Republika OnlineKarding soroti alasan Kemhan terkait APBN masuk rekening pribadi
Baca lebih lajut »
Masa Reses, DPR Tetap Bahas Omnibus Law Cipta KerjaDPR hari ini rapat membahas Omnibus Law Cipta Kerja di masa reses. Sebelumnya, DPR telah menolak menggelar rapat soal buron Djoko Tjandra dengan alasan reses.
Baca lebih lajut »
RDP Soal Djoko Tjandra Tak Diizinkan, PKS: Pimpinan DPR Standar GandaSikap Aziz Syamsuddin yang tak mengizinkan Komisi III menggelar rapat dengar pendapat (RDP) gabungan membahas kasus buronan...
Baca lebih lajut »
Reses, DPR Ngebut Rapat Bahas RUU Cipta KerjaPanja Rancangan Undang-Undang tentang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) di Baleg DPR nampaknya ngebut untuk membahas...
Baca lebih lajut »
Vaksin COVID-19 dari China Bakal Uji Klinis, DPR RI: Kalau Cocok Sangat MembantuWakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyambut baik kehadiran kandidat vaksin COVID-19 dari Sinovac Biotech, China.
Baca lebih lajut »