BPJPH mendata ada sekitar 5 ribu permintaan sertifikasi halal sejak Oktober 2019
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Anggota DPR Komisi VIII Bukhari Yusuf mempertanyakan jumlah auditor halal yang amat sedikit di Indonesia. Kondisi itu menyebabkan pengurusan sertifikasi halal menjadi lambat karena keterbatasan auditor halal. Bukhari memantau jika suatu Lembaga Pemeriksa Halal ingin berdiri, masalah yang muncul ialah ketidakadaan auditor halal. Masalah makin pelik ketika calon auditor halal tak lolos seleksi. Masalah ini berdampak pada mengularnya antrean sertifikasi halal.
"Harus ada terobosan untuk pengadaan auditor halal. Rasanya kok tidak masuk akal, jumlah penduduk 270 juta, 86 persen muslim, kok susah cari auditor halal 200 orang saja. Secara logikanya susah diterima," kata Bukhari pada Republika, Selasa . "Selama ini berbagai macam proses dan pelatihannya sedikit sekali yang dinyatakan lulus. Dari sana terkendala sedikit auditor halal untuk pendirian LPH. Karena sedikitnya LPH berarti antrean sertifikasi halal panjang," ujar politisi PKS tersebut.
Pelatihan halal pada Ormas Islam akan mendukung pemerintah dalam wacana self declare halal UMKM. Pasalnya, Ormas Islam dapat menjadi pemantau kehalalan UMKM tanpa merepotkan auditor halal yang jumlahnya terbatas.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Para Anggota DPR Kagum pada Ide Ganjar Menjalankan Program Jogo TonggoPara anggota dewan dari Komisi VIII mendapat penjelasan soal Jogo Tonggo dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. JogoTonggo
Baca lebih lajut »
MA Sunat Hukuman Koruptor Rp 11,2 M Eks Anggota DPR RI ZulfadhliMA menyunat hukuman koruptor Zulfadhli meski terbukti korupsi Rp 11,2 miliar. Hukuman eks anggota DPR itu disunat dari 8 tahun penjara menjadi 3 tahun penjara. Koruptor MA
Baca lebih lajut »
Anggota DPR Puji Program 'Jogo Tonggo' yang Digagas Ganjar - Tribunnews.comKetua rombongan kunker Komisi VIII DPR RI: Ini menarik, 'Jogo Tonggo' ini seperti gugus tugas paling terdepan karena berada di tingkat RW. Kebijakan-kebijakan yang diambil dalam program ini sudah pasti mengena.
Baca lebih lajut »
Anggota DPR Yakin Masih Ada Lagi Badan yang Perlu Dibubarkan | Republika OnlineSelain untuk menghemat anggaran, ini mengatasi tumpang tindih kinerja
Baca lebih lajut »
Satgas Covid-19 di Bawah Menko Perekonomian, Anggota DPR: Tangani Sisi Kesehatan Setengah HatiNetty mengatakan, masyarakat tidak dapat disalahkan jika memaknai kebijakan pemerintah ini sebagai upaya menciptakan 'herd immunity'.
Baca lebih lajut »