Luhut Pandjaitan menyatakan ada upaya kawin paksa di balik pembelian produk dalam negeri.
Pemerintah sedang menggalakkan program pembelian produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini dilakukan setelah Presiden Joko Widodo jengkel dengan banyaknya pembelian barang impor yang ternyata dilakukan oleh instansi pemerintah.menyatakan ada upaya kawin paksa di balik pembelian produk dalam negeri oleh pemerintah.
Dia bilang banyak juga instansi pemerintah dan BUMN yang menolak pembelian produk lokal. Namun, pihaknya memaksakan agar instansi pemerintah membeli produk yang memang bisa diproduksi di dalam negeri daripada impor.atau kawin paksa. Jadi ini ada kawin paksa juga, kadang ada yang nggak suka juga pak . Kitakarena barangnya ada pak di sini," kata Luhut saat memberikan sambutan di depan Jokowi dalam acara Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, Jumat .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dihardik Raja Intel Indonesia, Luhut Pandjaitan Ciut NyaliBerkarier lebih dari 30 tahun di militer memberikan segudang pengalaman dan kesan bagi Menko Marves Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan. Berkarier lebih...
Baca lebih lajut »
Laporan Soal Luhut Binsar Pandjaitan Ditolak, Fatia: Polisi Alat PejabatFatia menilai penolakan laporannya terhadap Luhut Binsar Pandjaitan memperlihatkan polisi sebagai alat pejabat untuk mengkriminalisasi masyarakat.
Baca lebih lajut »
Di Depan Jokowi, Luhut: Hari Ini Para Menteri dan Kepala Daerah Lupa Berpolitik“Mungkin hari ini mereka lupa berpolitik Pak. Jadi mereka betul-betul ingin membuat Indonesia lebih bagus,” ujar Luhut saat bicara di depan Jokowi. TempoBisnis
Baca lebih lajut »
Tak Mau Didikte Tesla, Luhut: Indonesia Bukan Republik PisangMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku tidak mau didikte Tesla apabila akan berinvestasi di Indonesia.
Baca lebih lajut »
Polisi Tolak Laporan Koalisi Terhadap Luhut, KontraS: Diskriminasi HukumKontraS menilai penolakan Polda Metro Jaya terhadap koalisi masyarakat yang melaporkan Luhut merupakan bentuk diskriminasi hukum. TempoNasional
Baca lebih lajut »
Pernah Dikritik Pemerintah AS Soal E-Katalog, Ini Jawaban LuhutLuhut mengatur pernah ditegur AS karena produk mereka tak ada di e-katalog RI, Luhut menjawab Indonesia mencontoh AS yang mengutamakan produk lokalnya.
Baca lebih lajut »