Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan menilai, di tengah-tengah polemik revisi UU KPK, kepercayaan publik terhadap Presiden...
Di tengah-tengah polemik revisi UU KPK, kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi masih tinggi dibandingkan kepada DPR. Foto/SINDOnews- Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Djayadi Hanan menilai, di tengah-tengah polemik revisi UU KPK, kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi masih tinggi dibandingkan kepada DPR.
Bahkan, Djayadi mengatakan tren kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi pun masih cukup tinggi di tengah kontroversi UU KPK."Sejalan dengan kepercayaan pada presiden yang tinggi tersebut, kepuasan publik pada presiden juga masih tinggi yaitu 67% di tengah-tengah kontroversi UU KPK tersebut," jelasnya.
Menurutnya, apabila Jokowi tak menerbitkan Perppu, maka bukan tidak mungkin mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan dinilai meninggalkan kehendak rakyat.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
LSI: 76,3 persen publik dukung Perpu KPKLembaga Survei Indonesia (LSI) menyebutkan, dari hasil surveinya sebanyak 76,3 persen publik mendukung Presiden menerbitkan Perpu KPK.\r\n\r\n"Seperti SP3, ...
Baca lebih lajut »
Survei LSI: Mayoritas Publik Dukung Demo Mahasiswa Tolak Revisi UU KPKDirektur Eksekutif (LSI) Djayadi Hanan mengungkap, survei menunjukkan bahwa mayoritas publik mendukung aksi mahasiswa.
Baca lebih lajut »
LSI: Mayoritas Publik Dukung Jokowi Terbitkan Perppu KPK76,3 persen responden LSI setuju agar Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu KPK.
Baca lebih lajut »
Survei LSI: Perppu KPK Jalan Keluar dari Publik untuk JokowiHasil survei LSI menyatakan tingkat kepercayaan publik untuk DPR hanya 40 persen, dan pengesahan revisi UU KPK pemicu demonstrasi.
Baca lebih lajut »
Survei LSI: Publik Percaya Demo Mahasiswa tidak DitunggangiSurvei LSI dilaksanakan pada 4-5 Oktober.
Baca lebih lajut »
Survei LSI: 70,9% Publik Nilai Revisi UU No 30 Lemahkan KPKLembaga Survei Indonesia (LSI) menyebut 70,9% publik menilai revisi UU KPK melemahkan kinerja lembaga antikorupsi itu. Lembaga...
Baca lebih lajut »