Struktur kredit perbankan nasional masih tidak adil bagi UMKM.
REPUBLIKA.CO.ID --- Oleh Andi Rahmat, Pelaku Usaha/Mantan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Gubernur BI menyampaikan pelaksanaan Quantitative Easing senilai Rp 503,8 trilliun. Jumlah ini adalah akumulasi kebijakan moneter BI hingga bulan Mei 2020.
Karena periode tambahan itu dimulai dari bulan Januari 2020, maka tambahan sebesar Rp 503,8 T itu tidak seluruhnya dapat dikatakan sebagai bentuk QE di masa pandemi Covid 19. Yang dapat dikatakan adalah dalam periode ini BI telah melakukan kebijakan dalam dua tahap. Bersumber dari data BI, eksposure kredit UMKM di dalam sistem perbankan nasional sampai September 2018 berjumlah Rp1.037,6 T dari Rp 5.284,6 T atau sekitar 19,6% dari total baki kredit perbankan.
Ketidakproporsionalannya bukan saja dari segi rendahnya alokasi kredit terhadap sektor ini, tapi juga proporsi masih mayoritasnya sektor UMKM yang tidak memperoleh akses dan perhatian dari perbankan. Tapi argumen yang lebih sinis mengatakan bahwa semua ini dikarenakan perbankan swasta lebih memilih korporasi karena selain lebih mudah, volume kreditnya juga besar dengan jumlah nasabah yang tidak besar, sehingga dapat menekan biaya pengelolaannya, alias lebih menguntungkan.
Dan karenanya makin mempelebar jurang “kaya-miskin” dalam perekonomian. Sekali lagi. Ini fenomena jamak yang bisa ditemukan dalam banyak sekali literatur dari ekonom-ekonom terkemuka yang mengkritik dampak QE dalam memperluas “Ineqaulity” dalam perekonomian.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Cetak Uang Untuk Selamatkan Sektor Riil dan UMKMPemerintah juga sudah mengajukan pinjaman sebesar 2,4 juta dolar untuk menangani perekonomian saat ini, maka perlu dilakukan pencetakan uang.
Baca lebih lajut »
Koperasi dan UMKM Gelar Aksi Peduli Bersama Lawan Covid-19Pelaku koperasi dan UMKM menggelar aksi peduli untuk bersama penuh rasa optimisme dan bergotong royong melawan pandemi Covid-19 dengan mendukung tenaga medis.
Baca lebih lajut »
Stimulus UMKM dari Jokowi Dinilai Terlambat dan Tak TerorganisirPaket stimulus UMKM dari Presiden Jokowi banjir kritik karena dinilai terlambat dan tidak terorganisir.
Baca lebih lajut »
Lawan Covid-19, Koperasi dan UMKM Dukung PemerintahKebutuhan APD bagi tenaga medis sangat tinggi
Baca lebih lajut »
Kemenparekraf Fasilitasi UMKM dengan 5 Skema Program Bantuan PemerintahKemenparekraf mengaku siap memfasilitasi pelaku UMKM sektor parekraf untuk dapat mengakses lima skema bantuan program pemerintah.
Baca lebih lajut »
Penyelamatan UMKM Tahan Laju PengangguranSKEMA penyelamatan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) amat penting dilakukan selama pandemi covid-19. Pasalnya, sektor tersebut mampu menggerakkan sektor riil saat ini yang turut terdampak covid-19.
Baca lebih lajut »