Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan harus mampu manjadi dasar membangun sistem kesehatan nasional yang mewujudkan instrumen perlindungan dan kepastian pemenuhan hak kesehatan masyarakat.
“RUU Kesehatan harus mampu menjadi landasan bangsa ini mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang mampu melindungi dan melayani masyarakat dengan lebih baik,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam pengantar tertulisnya pada diskusi bertema RUU Kesehatan: Ancaman atau Angin Perubahan? yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu .
Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat ruang partisipasi publik masih terbuka untuk memberikan catatan evaluatif yang komprehensif terkait pasal-pasal pada RUU Kesehatan yang saat ini proses legislasinya sedang berlangsung di DPR. Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI, Mohammad Syahril berpendapat setidaknya ada dua isu yang penting terkait RUU Kesehatan yaitu terkait urgensi lahirnya RUU Kesehatan dan sejumlah isu yang berkembang di masyarakat terkait pasal-pasal yang ada dalam RUU tersebut.Dalam proses pembahasannya, ungkap dia, Kemenkes RI sudah melakukan 79 kegiatan dengar pendapat dengan para pemangku kepentingan pada 13-26 Maret 2023.
Lebih dari itu, RUU Kesehatan juga bertujuan meningkatkan kemandirian nasional di sektor farmasi dan alat kesehatan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
RUU Kesehatan Harus Ciptakan Sistem Layanan yang Lebih BaikRANCANGAN Undang-Undang (RUU) Kesehatan harus menjadi fondasi kuat dalam membangun sistem kesehatan nasional yang mengedepankan aspek perlindungan dan kepastian pemenuhan hak kesehatan masyarakat.
Baca lebih lajut »
Penyusunan RUU Kesehatan Menjadi Momentum Memperjelas Kewajiban Pusat dan DaerahPembagian pemenuhan kewajiban dan hak hidup sehat bagi masyarakat antara pemerintah pusat dan daerah dinilai masih tidak jelas. RUU Kesehatan bisa menjadi pintu masuk membenahi hal ini. Iptek AdadiKompas
Baca lebih lajut »
Ombudsman RI sarankan pembagian wewenang dipertegas di RUU kesehatanAnggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng menyarankan pembagian wewenang di bidang Kesehatan antara pemerintah pusat dan daerah, perlu dipertegas dalam ...
Baca lebih lajut »
Polemik RUU Kesehatan, Ombudsman RI Sarankan Pembagian Wewenang Pusat dan Daerah DipertegasPembagian wewenang di bidang Kesehatan antara pemerintah pusat dan daerah, menjadi salah satu sorotan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang kesehatan.
Baca lebih lajut »
NasDem Ingin tidak Ada Liberalisasi di RUU KesehatanANGGOTA Panja RUU Kesehatan Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem Irma Suryani menegaskan partainya tidak ingin ada liberalisasi dalam RUU Kesehatan
Baca lebih lajut »
Sempurnakan RUU Kesehatan!Ketua Umum PB IDI, dokter Adib Khumaidi menilai kehadiran RUU Kesehatan akan menghapus unsur organisasi profesi. Namun, hal ini dibantah Kemenkes. - Halaman 1
Baca lebih lajut »