Lebih dari 50 Persen Masyarakat Terkena Politik Uang, Bawaslu Diminta Perketat Pengawasan

Indonesia Berita Berita

Lebih dari 50 Persen Masyarakat Terkena Politik Uang, Bawaslu Diminta Perketat Pengawasan
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 jpnncom
  • ⏱ Reading Time:
  • 36 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 18%
  • Publisher: 59%

Lebih dari 50 Persen Masyarakat Terkena Politik Uang, Bawaslu Diminta Perketat Pengawasan PolitikUang

"Bawaslu harus berani menindak kalau menemukan kasus politik uang," kata Aidinil Zetra.

Dia menambahkan tindakan tegas juga harus diambil Bawaslu dalam menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada siapa pun yang melakukan praktik politik uang. Baca Juga:Sikap itu, menurutnya, mampu memberikan efek jera kepada individu atau kelompok yang berniat melakukan politik uang.Di sisi lain, Aidinil mengimbau masyarakat mengambil peran dalam mencegah praktik politik uang selama Pemilu 2024.

Baca Juga:Pencegahan ini mampu memaksimalkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan. Beberapa data lembaga survei yang didapat Adinil menyebutkan, sekitar 50 persen lebih masyarakat mengaku menerima uang atau barang dari calon, pasangan calon, atau partai politik saat pemilu.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

jpnncom /  🏆 25. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Rico Sia Desak Bawaslu RI Kembalikan Putusan Timsel Bawaslu PBDRico Sia Desak Bawaslu RI Kembalikan Putusan Timsel Bawaslu PBDANGGOTA DPR RI dari Dapil Papua Barat Rico Sia mendesak mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tidak mengubah hasil pleno tim seleksi calon anggota Bawaslu Papua Barat Daya periode 2023-2028.
Baca lebih lajut »

KPU Tiadakan LPSDK, Masyarakat Sipil Minta Bawaslu Turun TanganKPU Tiadakan LPSDK, Masyarakat Sipil Minta Bawaslu Turun TanganBawaslu diminta memastikan KPU mengatur kewajiban LPSDK bagi peserta Pemilu 2024 dalam Rancangan Peraturan KPU tentang Dana Kampanye. LPSDK penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Polhuk AdadiKompas Kompas58
Baca lebih lajut »

Soal Politik Uang dalam Pemilu, Politikus PAN: Tolak Uangnya, Jangan Pilih Orangnya - Tribunnews.comSoal Politik Uang dalam Pemilu, Politikus PAN: Tolak Uangnya, Jangan Pilih Orangnya - Tribunnews.comAnggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus, mengimbau masyarakat untuk menolak segala bentuk politik uang, baik dari partai politik, tim kampanye maupun calon anggota legislatif (caleg) dalam kontestasi Pemilu 2024. (ld)
Baca lebih lajut »

Survei LSI Denny JA: 76,2 Persen Masyarakat Puas atas Kinerja JokowiSurvei LSI Denny JA: 76,2 Persen Masyarakat Puas atas Kinerja JokowiLingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis survei terkait kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hasilnya, sebanyak 76,2 persen responden merasa puas dengan kinerja Jokowi.
Baca lebih lajut »

Riset Visa: 88 persen Masyarakat Gemar Gunakan |em|Digital Banking|/em| |Republika OnlineRiset Visa: 88 persen Masyarakat Gemar Gunakan |em|Digital Banking|/em| |Republika OnlineMinat masyarakat terhadap digital banking meningkat setiap tahunnya.
Baca lebih lajut »

BBM di Dunia Naik 700 Persen, Jokowi: Di Sini Naik 30 Persen, Demonya Enggak Rampung-rampungBBM di Dunia Naik 700 Persen, Jokowi: Di Sini Naik 30 Persen, Demonya Enggak Rampung-rampungJokowi mengingatkan bahwa saat ini kondisi keuangan global masih dilanda resesi. Indonesia, sebut Jokowi, justru mengalami pertumbuhan.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-22 05:34:48