LBH Papua: Kematian korban kerusuhan Wamena tak bisa diselesaikan secara kekeluargaan.
TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Bantuan Hukum Papua mendesak Kepala Polda Papua memproses secara pidana pelaku kerusuhan Wamena pada 23 Februari lalu. Mereka juga meminta agar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia turun tangan untuk mengutus tuntas kematian 10 warga sipil dalam kerusuhan itu. Direktur LBH Papua Emanuel Gobay dalam pernyataan tertulisnya mengatakan alasan polisi bahwa para korban tewas itu merupakan pelaku kerusuhan yang menyerang aparat tidak bisa diterima.
“Dengan demikian tentunya melalui fakta pembayaraan denda dalam kasus kerusuhan di Wamena pada 23 Februari 2023 tidak membenarkan memberlakukan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara pidana karena tindak kesalahan pelaku relatif tidak berat dan tidak menjadi syarat hapusnya kewenangan menuntut pidana,” tutur Gobay.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dua Tokoh Masyarakat Buka Suara Soal Kerusuhan di Wamena PapuaDua tokoh tokoh masyarakat di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan merespons kerusuhan yang terjadi di Wamena.
Baca lebih lajut »
KKB Serang TNI di Yahukimo Papua Papua, 1 Prajurit GugurTerjadi kontak tembak antara Personel Kodim 1715/Yahukimo dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI/ Yahukimo dibawah Pimpinan Elkius Kobak.
Baca lebih lajut »
Kemenag: Kuota Haji Papua Barat dan Papua Barat Daya 723 Orang |Republika OnlineKemenag terus memantau perkembangan kondisi kesehatan calon jamaah haji reguler.
Baca lebih lajut »
BIN Pastikan Gedung PYCH di Jayapura Siap DiresmikanWakil Kepala BIN meninjau persiapan peresmian gedung Papua Youth Creative Hub (PYCH) di Jayapura, Provinsi Papua.
Baca lebih lajut »
Maksimalkan Roda Pemerintahan, Kemendagri Gelar Rakor Bersama Pemprov Papua TengahKementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua beserta seluruh bupati di wilayah Provinsi Papua Tengah.
Baca lebih lajut »
LBH Jakarta Sebut ERP Bikin Ibu Kota Makin Tidak InklusifLBH menilai kebijakan tersebut akan membuat kesenjangan sosial semakin tinggi. Pasalnya, ERP hanya dinikmati oleh masyarakat ekonomi menengah ke atas.
Baca lebih lajut »