TikTok dan ByteDance mengingatkan bahwa larangan media sosial di AS bisa mempengaruhi perusahaan lain. Pengacara TikTok berpendapat larangan ini bisa membuka peluang munculnya peraturan serupa yang menargetkan perusahaan lain di masa depan. Pengacara juga mempertanyakan fokus Kongres yang hanya pada TikTok dan mengabaikan platform media sosial lain.
TEMPO.CO, Jakarta - TikTok dan perusahaan induknya, ByteDance, mengingatkan bahwa larangan atau pemblokiran media sosial tersebut oleh Pemerintah Amerika Serikat bisa mempengaruhi perusahaan lain. Argumen tersebut disampaikan perusahaan di Mahkamah Agung pada Jumat, 10 Januari 2025. Saat ini ByteDance sedang menghadapi larangan atas alasan keamanan nasional. Perusahaan diberi tenggat waktu hingga 19 Januari 2025 untuk menjual TikTok.
Dia mempertanyakan sikap Kongres yang hanya berfokus pada TikTok. Padahal, produk media sosial lain yang memiliki puluhan juta pengguna juga dianggap berpotensi memberikan data kepada otoritas Cina. Pengadilan di Amerika juga memperdebatkan risiko penggunaan TikTok untuk kampanye rahasia maupun propaganda pemerintah Cina.
LARANGAN TIKTOK BITEDANCE USA PERNYATAAN
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PSIS Semarang Kirim Pengacara ke FIFA Cari Solusi Larangan Pendaftaran PemainPSIS Semarang berjuang mengatasi larangan pendaftaran pemain dari FIFA. Apa langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah ini?
Baca lebih lajut »
TikTok Minta Mahkamah Agung AS untuk Memblokir Sementara Larangan Aplikasinya di AmerikaTikTok telah meminta Mahkamah Agung Amerika Serikat pada Senin (16/12) untuk memblokir sementara undang-undang yang akan memaksa perusahaan China pemiliknya untuk melepas kepemilikan pada platform berbagi video online populer itu atau menutupnya sebulan dari sekarang. Menurut laporan NBC News,...
Baca lebih lajut »
TikTok Beralih ke Mahkamah Agung untuk Menentang Larangan Aplikasi di ASPengadilan federal menolak permintaan TikTok untuk menunda undang-undang yang dapat melarang aplikasi tersebut di Amerika Serikat. TikTok kini beralih ke Mahkamah Agung untuk memblokir sementara undang-undang tersebut yang akan berlaku pada 19 Januari 2025. Perusahaan media sosial tersebut berpendapat bahwa larangan tersebut melanggar Amandemen Pertama dan meminta Mahkamah Agung untuk menerapkan pengawasan ketat terhadapnya.
Baca lebih lajut »
McConnell Desak Mahkamah Agung Tolak Upaya TikTok Blok Undang-undang LaranganKetua Partai Republik di Senat AS, Mitch McConnell, mendesak Mahkamah Agung AS untuk menolak upaya TikTok dan perusahaan induknya, ByteDance, untuk memblokir undang-undang yang memaksa aplikasi video pendek itu dijual. Jika tidak, TikTok akan dilarang atas dasar keamanan nasional.
Baca lebih lajut »
Trump Minta Penundaan Larangan TikTokPresiden Terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, meminta Mahkamah Agung untuk menunda undang-undang yang akan melarang TikTok.
Baca lebih lajut »
Trump Minta Penundaan Undang-Undang Larangan TikTokPresiden terpilih AS, Donald Trump, memohon penundaan sementara undang-undang yang melarang TikTok di AS. Ia ingin waktu untuk mencari solusi politik. TikTok dan ByteDance terus berjuang untuk tetap beroperasi di AS.
Baca lebih lajut »