LaNyalla Minta KPU Tunda Penetapan DPT 21 Juni 2023 LaNyalla
jpnn.com - SURABAYA - Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti angkat bicara soal laporan Lembaga Swadaya Masyarakat Perkumpulan Warga Negara untuk Pemilu Jurdil yang menemukan puluhan juta Data Pemilih Sementara Pemilu 2024 yang sedang disusun oleh KPU dalam kondisi diduga bermasalah.
LaNyalla pun meminta agar KPU dan pihak terkait menunda penetapan Daftar Pemilih Tetap yang akan dirilis 21 Juni 2023. LaNyalla menilai temuan tersebut bukan hanya sekadar angka-angka belaka. Dia mengatakan temuan tersebut berkaitan dengan indeks demokrasi Indonesia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Gugatan Partai Berkarya Tunda Pemilu Kandas, KPU Yakin Kasasi Prima Juga akan Ditolak MA |Republika OnlineGugatan partai politik terhadap KPU harus diajukan ke Bawaslu dan PTUN.
Baca lebih lajut »
KPU Lantik 130 Orang Anggota KPU dari 26 Kabupaten/Kota di 3 ProvinsiKPU melantik 130 orang Anggota KPU dari 26 Kabupaten/Kota di 3 provinsi untuk periode 2023-2028
Baca lebih lajut »
Beber Kondisi Baru, Johnny NCT Minta Maaf Tunda Nge-DJ di IndonesiaJohnny NCT akhirnya membeberkan kondisi terbarunya kepada para penggemar melalui pesan DearU. Bubble usai membuat khawatir karena vakum mendadak karena cedera.
Baca lebih lajut »
Ke India, Syahrul Yasin Limpo Minta KPK Tunda PemeriksaannyaMentan Syahrul Yasin Limpo meminta KPK menunda pemeriksaannya terkait kasus dugaan korupsi di Kementan yang seharusnya dilakukan hari ini. - Halaman 1
Baca lebih lajut »
Alasan Mentan Syahrul Yasin Limpo Minta Tunda Diperiksa KPK, Ngaku Ada Acara di IndiaMenteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo sedianya dijadwalkan dipanggil KPK pada hari ini terkait penyelidikan dugaan korupsi di Kementan.
Baca lebih lajut »
Tak Ada Aturan Pembatasan Iklan Rokok, Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Tunda Pengesahan RUU KesehatanSedikitnya 32 organisasi yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil meminta DPR RI untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan, khususnya isu pengendalian tembakau. Pasalnya di dalam RUU Kesehatan tak ada aturan soal pembatasan iklan, promosi, dan sponsor rokok.
Baca lebih lajut »