Perlu pendekatan hukum transformatif merespons AI. Regulasi yang melindungi masyarakat dan tetap jadi akselerator inovasi dan pengembangan teknologi.
Guru Besar Cyber Law, Digital Policy-Regulation & Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Universitas PadjadjaranKriteria : akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sangat cepat dan spektakuler menyebabkan sulitnya memprediksi AI di masa depan.
Fenomena ini tentu menantang para regulator di seluruh dunia untuk merespons perilaku AI ini. Dalam konteks inilah, hukum transformatif diperlukan untuk menjawabnya.Prinsip hukum transformatif menekankan bahwa hukum tidak hanya berfungsi untuk menciptakan ketertiban, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, tapi juga harus menjadi pendorong perubahan positif dalam merespons perkembangan teknologi dan transformasi digital.
Membiarkan AI berkembang secara alamiah dan digunakan tanpa regulasi, juga sangat berisiko. Selain mengancam keselamatan masyarakat juga akan berdampak pada terbentuknya ekosistem digital yang setelah terlanjur eksis menjadi sulit diubah.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Landasan Etika dan Regulasi AI Berbasis Hukum Transformatif (Bagian I)AI berkembang begitu cepat dan pesat. Jika sebelumnya hukum kerap tertinggal oleh teknologi, maka di era AI diperlukan terobosan untuk mengatasinya.
Baca lebih lajut »
Regulasi dan Etika Penggunaan AI pada Perguruan Tinggi (Bagian I)Perguruan tinggi juga membutuhkan regulasi dan kebijakan, tak sebatas penduan, untuk mengatur dan memberi kepastian penggunaan AI dalam operasional.
Baca lebih lajut »
Regulasi dan Etika Penggunaan AI pada Pendidikan Tinggi (Bagian II)Regulasi dan penerapan etika AI menjadi keniscayaan. Apalagi untuk sektor pendidikan tinggi yang akan melahirkan SDM unggul, dan luaran penelitian.
Baca lebih lajut »
Regulasi dan Etika Penggunaan AI pada Pendidikan Tinggi (Bagian I)Perguruan tinggi juga membutuhkan regulasi dan kebijakan, tak sebatas penduan, untuk mengatur dan memberi kepastian penggunaan AI dalam operasional.
Baca lebih lajut »
Pengamat Sebut Angkatan Siber TNI Harus Didasari Landasan Hukum Jelas, Lindungi Hak MasyarakatPengamat militer dari ISES menilai pemerintah harus mulai menyusun kerangka hukum yang jelas tentang pembentukan Angkatan Siber TNI.
Baca lebih lajut »
Nepotisme Adalah Bentuk Penyalahgunaan Kekuasaan, Ketahui Tindakan Hukum Bagi PelakuNepotisme adalah isu yang juga mengundang perhatian dalam konteks hukum dan regulasi.
Baca lebih lajut »