Pengamat Sebut Angkatan Siber TNI Harus Didasari Landasan Hukum Jelas, Lindungi Hak Masyarakat

Angkatan Siber Tni Berita

Pengamat Sebut Angkatan Siber TNI Harus Didasari Landasan Hukum Jelas, Lindungi Hak Masyarakat
Angkatan SiberPembentukan Angkatan SiberTugas Angkatan Siber Tni
  • 📰 KompasTV
  • ⏱ Reading Time:
  • 48 sec. here
  • 7 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 40%
  • Publisher: 63%

Pengamat militer dari ISES menilai pemerintah harus mulai menyusun kerangka hukum yang jelas tentang pembentukan Angkatan Siber TNI.

Direktur Eksekutif Institute for Security and Strategic Studies Khairul Fahmi menilai pemerintah harus mulai menyusun kerangka hukum yang jelas tentang pembentukan matra keempat TNI, Angkatan Siber . Hal tersebut disampaikan Fahmi menanggapi santernya isu pembentukan Angkatan Siber TNI belakangan ini.

"Diperlukan di tahap awal adalah revisi UU pertahanan, revisi UU TNI terlebih dahulu untuk menggambarkan potensi ancaman, kemudian untuk membentuk fondasi kuat bagi organisasi siber pada masa depan," kata Fahmi di Jakarta, Selasa .Soal Pembentukan Angkatan Siber TNI, Menko Polhukam: Kita Hadapi Proxy War, Perang Propaganda

"Angkatan siber ini bisa difokuskan pada penanggulangan ancaman eksternal, sedangkan BSSN bisa lebih fokus pada keamanan siber nasional yang bersifat sipil seperti perlindungan infrastruktur dalam negeri atau pemerintahan, pelayanan publik, dan sebagainya," ungkapnya dikutipSelain itu, Fahmi menekankan bahwa produk hukum yang mengatur Angkatan Siber harus memastikan perlindungan masyarakat dalam beraktivitas di ruang siber.

Direktur Eksekutif ISSES Khairul Fahmi. Ia menilai pemerintah harus mulai menyusun kerangka hukum yang jelas tentang pembentukan matra keempat TNI, Angkatan Siber.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

KompasTV /  🏆 22. in İD

Angkatan Siber Pembentukan Angkatan Siber Tugas Angkatan Siber Tni Matra Keempat Tni Isses

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Pembahasan UU Angkatan Siber TNI Harus Libatkan Masyarakat, Kata PengamatPembahasan UU Angkatan Siber TNI Harus Libatkan Masyarakat, Kata PengamatPengamat militer menilai pembahasan undang-undang yang mengatur kerja Angkatan Siber TNI harus melibatkan masyarakat dan persetujuan MPR.
Baca lebih lajut »

Hadi Tjahjanto Tegaskan Perlu Angkatan Siber Sebagai Matra ke-4 TNI: Perang Sudah Masuk Ranah SiberHadi Tjahjanto Tegaskan Perlu Angkatan Siber Sebagai Matra ke-4 TNI: Perang Sudah Masuk Ranah SiberBerita Hadi Tjahjanto Tegaskan Perlu Angkatan Siber Sebagai Matra ke-4 TNI: Perang Sudah Masuk Ranah Siber terbaru hari ini 2024-09-04 15:50:59 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »

Pengamat: Pembentukan Angkatan Siber TNI Butuh Investasi Besar dan Waktu Tidak SebentarPengamat: Pembentukan Angkatan Siber TNI Butuh Investasi Besar dan Waktu Tidak SebentarPengamat militer menilai pemerintah harus memberikan dukungan penuh jika benar-benar ingin membangun Angkatan Siber selaku matra keempat TNI.
Baca lebih lajut »

Pengamat Soal Wacana Pembentukan Angkatan Siber TNI: Tak Boleh Ancam Privasi WargaPengamat Soal Wacana Pembentukan Angkatan Siber TNI: Tak Boleh Ancam Privasi WargaBamsoet menilai sudah saatnya Indonesia segera mempersiapkan pembentukan matra keempat TNI dengan menghadirkan Angkatan Siber
Baca lebih lajut »

Pengamat: Pemerintah harus dukung penuh pembentukan Angkatan SiberPengamat: Pemerintah harus dukung penuh pembentukan Angkatan SiberPengamat militer dan Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai pemerintah harus memberikan dukungan penuh dari ...
Baca lebih lajut »

Pengamat: Pembahasan UU Angkatan Siber harus libatkan masyarakatPengamat: Pembahasan UU Angkatan Siber harus libatkan masyarakatPengamat militer dan Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai pembahasan undang-undang yang mengatur kerja ...
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-19 17:56:46