Sepanjang Januari-Juni 2019, digelar sidang majelis kehormatan hakim (MKH).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung sepanjang Januari-Juni 2019, menggelar sidang majelis kehormatan hakim yang menyebabkan tiga orang hakim menerima sanksi berat.
Kemudian, hakim berinisial RMA yang merupakan hakim di PN Lembata, Nusa Tenggara Timur, pada Kamis dikenakan sanksi berupa penurunan pangkat selama tiga tahun. Hakim RMA diajukan ke MKH atas laporan telah memberikan konsultasi hukum kepada para pihak yang berperkara. Padahal saat itu, hakim RMA juga sedang menjalani sanksi berat dari Badan Pengawas Mahkamah Agung berupa nonpalu selama dua tahun, terhitung Januari 2018.
Baru tiga hakim tersebut yang ditindaklanjuti, sementara selama Januari-Juni 2019, KY merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada 58 hakim terlapor. Rekomendasi KY didominasi sanksi ringan, yakni terhadap 43 hakim terlapor berupa teguran lisan terhadap delapan orang hakim, teguran tertulis terhadap 12 orang hakim dan pernyataan tidak puas secara tertulis terhadap 23 hakim.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ketua KY Hormati Putusan Mahkamah Agung Tolak PK Baiq NurilKetua KY, Jaja Ahmad Jayus menghormati putusan MA yang menolak PK perkara terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi...
Baca lebih lajut »
Respons Ketua KY soal MA Tolak Permohonan PK Baiq NurilKetua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus? menyatakan bahwa semua pihak harus menghormati keputusan Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali Baiq Nuril. BaiqNuril
Baca lebih lajut »
KY Loloskan 37 Calon Hakim Ad Hoc Tipikor MA di Seleksi AdministrasiCalon yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan mengikuti seleksi kualitas pada 17-18 Juli 2019 di Kantor KY, Jakarta.
Baca lebih lajut »
KY Putuskan 58 Hakim Bersalah Karena Langgar Kode Etik
Baca lebih lajut »
Tiga hakim PN Jakarta Utara dilaporkan ke KYTiga hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menangani kasus sengketa hukum Pelabuhan Marunda antara PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dan PT Karya Citra ...
Baca lebih lajut »
KY Bakal Cek Rekam Jejak Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Berlatar PolitikusKomisi Yudisial (KY) bakal mengecek rekam jejak calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi (tipikor) yang berlatar belakang...
Baca lebih lajut »