Jakarta, Beritasatu.
com - Kuasa hukum pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meyakini Mahkamah Konstitusi akan menerima Permohonan Perselisihan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 yang diajukan. Kuasa hukum meyakini, MK dapat mendiskualifikasi atau paling tidak menggelar pemungutan suara ulang di sejumlah TPS.
Menurutnya, sepanjang persidangan gugatan PHPU, tampak jelas ada dua pendekatan hukum yang berbeda yang digunakan oleh masing-masing pihak. Di kubu pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf telah menggunakan pendekatan hukum kontekstual, konservatif dan memaksa MK tunduk kepada UU.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kuasa Hukum Sofyan Basir Ajukan Nota KeberatanDalam paparannya, kuasa hukum mempermasalahkan soal surat dakwaan Jaksa KPK yang dinilainya cacat formil.
Baca lebih lajut »
Sikapi Putusan MK, Tim Hukum Jokowi: Jangan Lakukan Langkah InkonstitusionalTerkait prediksi putusan MK atas sengketa Pilpres, kata Christina, mengaku tidak mau mendahului putusan sembilan hakim MK.
Baca lebih lajut »
KPK Periksa Menkumham Yasonna Laoly Terkait Kasus Proyek E-KTP : Okezone NewsKPK Periksa Menkumham Yasonna Laoly Terkait Kasus Proyek E-KTP TauCepatTanpaBatas BeritaTerkini Berita News BeritaNasional.
Baca lebih lajut »
Sikapi Putusan MK, Tim Hukum Jokowi: Jangan Lakukan Langkah InkonstitusionalTerkait prediksi putusan MK atas sengketa Pilpres, kata Christina, mengaku tidak mau mendahului putusan sembilan hakim MK.
Baca lebih lajut »
Kuasa Hukum Sofyan Basir Ajukan Nota KeberatanDalam paparannya, kuasa hukum mempermasalahkan soal surat dakwaan Jaksa KPK yang dinilainya cacat formil.
Baca lebih lajut »