Thomas menilai permohonan PDIP tidak dapat diterima Sehingga dia memohon majelis hakim konstitusi MK untuk menolak permohonan pemohon seluruhnya
Permintaan itu dinyatakan anggota tim Josua Victor and Patner , Thomas Mauritius Djawa saat membacakan eksepsi dalam sidang panel 1 yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta, Selasa .Dalam persidangan untuk nomor perkara 234-01-03 dengan pemohon PDIP tersebut, Thomas menilai, permohonan PDIP tidak dapat diterima. Sehingga, dia memohon majelis hakim konstitusi MK untuk menolak permohonan pemohon seluruhnya.
Kantor hukum JVNP menjadi kuasa hukum KPU dalam menangani 34 perkara PHPU dengan pemohon PDIP dan Perindo serta dua dari calon anggota Dewan Perwakilan Daerah .Tim hukum JVNP diperkuat advokat berlatar belakang mantan komisioner KPU atau Bawaslu daerah. Seperti, Thomas Mauritius Djawa adalah mantan Ketua Bawaslu Nusa Tenggara Timur .
Komisi Pemilihan Umum dan Partai NasDem membantah dalil Partai Amanat Nasional yang menyebut ada perpindahan suara pada Pileg 2024 daerah pemilihan Jawa Tengah 10. PENGAJAR hukum pemilu dari Universitas Indonesia Titi Anggraini turut mengkritisi sikap dari para pihak yang bersengketa di sidang perselisihan hasil pemilihan umum Pileg 2024.
Siapa Yang Menang Di Mk Bagaimana Persidangan Hasil Pemilu Di Mk
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Gugat KPU ke PTUN, Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Sikap Politik PDIP tidak KonsistenKUASA hukum presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka Otto Hasibuan mempertanyakan sikap politik dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Baca lebih lajut »
Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Pertanyakan Sikap PDIP Gugat KPU ke PTUNOtto Hasibuan pertanyakan langkah PDIP yang menggugat KPU ke PTUN
Baca lebih lajut »
Permohonan Tim Hukum PDIP ke PTUN: Apa Betul Ada Pelanggaran Hukum oleh KPU?JPNN.com : Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun mempertanyakan kepada PTUN apakah betul ada pelanggaran hukum oleh KPU terkait pendaftaran Gibran.
Baca lebih lajut »
Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Pemohon Selundupkan Renvoi Saat Agenda Mendengar Jawaban KPUHakim Konstitusi Arief Hidayat menegur kuasa hukum dari pemohon perorangan PHPU legislatif yang meminta renvoi terhadap dokumen yang akan diserahkan.
Baca lebih lajut »
KPU Dinilai Gagal Yakinkan Hakim MK, Kuasa Hukum Bilang Permohonan Irman akan DikabulkanMantan Komisioner KPU Sumbar, Izwaryani, mengatakan alasan KPU dalam pencoretan Irman dari DCT selalu berubah-ubah.
Baca lebih lajut »
Geram dengan Kuasa Hukum KPU yang Minta Renvoi, Saldi Isra: Kasih Tanda Saja Kantor HukumnyaSaldi lantas meminta Anggota KPU Mochammad Afifuddin untuk memberi tanda terhadap kantor hukum yang terus meminta renvoi.
Baca lebih lajut »