KSPI Tolak Pemotongan Gaji Karyawan PLN untuk Kompensasi

Indonesia Berita Berita

KSPI Tolak Pemotongan Gaji Karyawan PLN untuk Kompensasi
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 republikaonline
  • ⏱ Reading Time:
  • 45 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 21%
  • Publisher: 63%

Pemotongan upah akibat padamnya listrik melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia , Said Iqbal menolak rencana PT Perusahaan Listrik Negara yang akan memotong gaji karyawannya untuk membayar kerugiaan akibat padamnya listrik. Iqbal menilai pemotongan upah akibat padamnya listrik melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Menurut Iqbal, padamnya listrik di hampir semua daerah di Jawa kemarin bukan kesalahan karyawan. Tetapi yang harus bertanggung jawab adalah seluruh Direksi PLN dan Menteri terkait. Bahkan, kata Iqbal, mereka harus mengundurkan diri untuk memperlihatkan jiwa ksatria dan jangan hanya berlindung di balik presiden.

Lebih lanjut pria yang menjabat sebagai pengurus pusat ILO ini menekankan, ganti kerugian konsumen bisa dilakukan dengan membebaskan 100 persen biaya listrik konsumen dalam bulan berjalan."Bukan dengan cara memotong gaji karyawan PLN," tutup Iqbal. Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Djoko Raharjo Abumanan mengatakan, pengurangan biaya operasional diperhitungkan tidak sampai mengurangi kesejahteraan dari pegawai. Menurut dia, dari 40 ribu pegawai PLN tidak akan berdampak secara signifikan bila dijalankan pengurangan biaya operasional tersebut.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

republikaonline /  🏆 16. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Alasan Mengapa Seks Oral Berbahaya Sehingga Perlu Diatur Undang-undangAlasan Mengapa Seks Oral Berbahaya Sehingga Perlu Diatur Undang-undangRUU PKS mencakup sejumlah larangan, salah satunya soal hubungan seks yang tidak lazim termasuk salah satunya seks oral. Apa alasannya sehingga perlu diatur? SeksOral via detikHealth
Baca lebih lajut »

HUT Kemerdekaan di perbatasan undang pejabat dari MalaysiaHUT Kemerdekaan di perbatasan undang pejabat dari MalaysiaPerayaan HUT Kemerdekaan RI ke-74 pada 2019 di daerah perbatasan Indonesia - Malaysia, yakni di Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat ...
Baca lebih lajut »

Undang Prabowo ke Kongres PDIP, Puan: Beliau Akan HadirUndang Prabowo ke Kongres PDIP, Puan: Beliau Akan HadirUndang Prabowo ke Kongres PDIP, Puan: Beliau akan Hadir
Baca lebih lajut »

STMIK Nusa Mandiri Undang Prof Teddy Mandoro di Acara KOMIKSTMIK Nusa Mandiri Undang Prof Teddy Mandoro di Acara KOMIKKompetensi generasi milenial harus mencakup pengetahuan, komunikasi dan bahasa.
Baca lebih lajut »

Panitia Ijtima Ulama IV sengaja tak undang partai koalisi PrabowoPanitia Ijtima Ulama IV sengaja tak undang partai koalisi PrabowoPenanggung Jawab Ijtima Ulama IV, Yusuf Muhammad Martak menyebutkan bahwa pihaknya sengaja tidak mengundang partai koalisi nomor urut 02 pada kontestasi ...
Baca lebih lajut »

PLN Potong Gaji Pegawai untuk Bayar Kompensasi Listrik PadamPLN Potong Gaji Pegawai untuk Bayar Kompensasi Listrik PadamUntuk membayar kompensasi pemadaman listrik ke pelanggan, PLN tidak mengambil dari biaya subsidi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-28 09:14:56