Kebijakan impor beras secara jor-joran dengan dalih untuk menghadapi El Nino tidak bisa ditelan mentah-mentah.Anggota Komisi VI DPR, Evita Nursanty
Anggota Komisi VI DPR, Evita Nursanty menuturkan, contoh nyata yang bisa dilihat masyarakat adalah Singapura dan Malaysia. Dua negara tetangga ini berhasil panen raya meskipun terjadi cuaca ekstrem.
“Tadi katanya salah El Nino. Kenapa harga beras di Singapore dan Malaysia stabil? Kita jangan dibodoh-bodohi dengan alasan El Nino. Kenapa bisa stabil di negara lain?” ujar Evita dalam rapat kerja bersama Kemendag, Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu . Legislator dari Fraksi PDIP itu meminta agar pemerintah memberikan jawaban pasti terhadap permasalahan kelangkaan pangan hingga memicu kebijakan impor beras.
“Sepanjang sejarah 25 tahun, ini impor tertinggi kita untuk beras. Sudah impornya tinggi, harga berasnya juga tinggi. Harusnyaitu kita lakukan untuk mampu mengendalikan harga beras harga beras tetap tinggi,” tegasnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Petani Mengeluh Pupuk Subsidi Tak Bisa Ditebus, Ketua Komisi IV Kritik Koordinasi di KementanKomisi IV DPR RI mengaku telah menerima sejumlah keluhan dari para petani terkait program pupuk subsidi yang diberikan pemerintah tidak
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi IV DPR Ragukan Data Produksi Padi dari BPSData Badan Pusat Statistik (BPS) soal luas panen padi di Indonesia diragukan oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, ketika
Baca lebih lajut »
Ini Alasan Komisi IV DPR Minta Bulog DiauditBadan Urusan Logistik (Bulog) diminta untuk diaudit oleh aparat penegak hukum lantaran diduga melakukan rekayasa harga dan stok pangan demi
Baca lebih lajut »
6 Kesepakatan MenPAN-RB, BKN & Komisi II DPR soal Pengangkatan Honorer jadi PPPK, AlhamdulillahJPNN.com : Ini 6 kesepakatan MenPAN-RB, BKN & Komisi II DPR RI soal pengangkatan honorer jadi PPPK.
Baca lebih lajut »
Komisi II DPR-KemenPAN-RB Menyepakati PPK dan Pejabat Lainnya Dilarang Mengangkat Tenaga Non-ASNJPNN.com : Komisi II DPR RI dan KemenPAN-RB menyepakati PPK dan pejabat lainnya dilarang mengangkat tenaga non-ASN.
Baca lebih lajut »
Ini Poin Penting Kesepakatan Komisi II DPR dan KemenPAN-RB soal Nasib HonorerJPNN.com : Honorer patut gembira atas poin penting kesepakatan Komisi II DPR dengan KemenPAN-RB tentang tenaga non-ASN. Begiin kesepakatannya.
Baca lebih lajut »