KPU Sebut Sangat Mungkin Terjadi Perubahan Anggaran Dana Jika DOB Papua Diresmikan
"Sangat mungkin. Karena perencanaannya kan berasal dari situasi yang belum ada perubahan. Kalau ada perubahan kan mesti dilakukan penyesuaian-penyesuaian," jelas Hasyim di KantorPun jika ada revisi terkait anggaran, idealnya adalah pada akhir tahun, jelas Hasyim. Hal ini karena pada Februari 2023 mendatang sudah masuk dalam tahapanKemudian dilanjutkan pada bulan Mei 2023 dilakukan pencalonan baik untuk DPR RI dan DPD.
"Akhir tahun revisi. Karena Februari sudah ada kegiatan atau tahapan kpu menetapkan daerah pemilihan. Sehingga dengan begitu ketentuan tentang dapil harus sudah siap," jelasnya. "Yang berikutnya pada bulan Mei sudah dilakukan pencalonan baik untuk DPR RI, DPD. Nah, oleh karena itu kan sebelum pencalonan sebisa mungkin urusan dapil sudah harus selesai. Idealnya begitu," tambah Hasyim.Sejauh ini DPR melalui komisi bersama pemerintah dan penyelenggara Pemilu pun telah menyepakati besaran dana pelaksanaan pemilu 2024, yakni 76,6 triliun rupiah.Tags
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemekaran DOB Papua Diyakini Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat, Lembaga Adat Siap KawalPemekaran Provinsi Papua menjadi sejumlah Daerah Otonomi Baru (DOB) diyakini bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat asli Papua. Lembaga adat pun siap mengawal...
Baca lebih lajut »
RUU DOB Papua Dikebut, Mahfud: Pendukung Lebih Besar daripada yang MenolakMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengklaim lebih banyak kelompok pendukung daripada yang menolak tiga rancangan undang-undang daerah otonomi baru atau RUU DOB Papua. TempoNasional
Baca lebih lajut »
Usia Maksimal CPNS Orang Asli Papua di DOB 48 Tahun, Honorer 50 TahunPemerintah menyesuaikan syarat maksimal ASN khusus orang asli Papua di daerah otonomi baru Papua. CPNS jadi 48 tahun dan tenaga honorer jadi 50 tahun.
Baca lebih lajut »
Jelang Penetapan DOB Papua, Ribuan Personel Brimob Diturunkan ke Daerah Rawan KonflikSedikitnya 1.300 personel polisi disebar ke sejumlah daerah rawan gangguan keamanan terkait penetapan Undang-Undang Pemekaran Provinsi Papua. Masyarakat diimbau tidak khawatir dan tetap beraktivitas seperti biasa. Nusantara Kompas57
Baca lebih lajut »
Komisi II Sepakati Pengambilan Keputusan Tingkat I Tiga RUU DOB Papua |Republika OnlineHasil putusan tingkat I akan dibawa ke sidang paripurna pada Kamis (30/6/2022).
Baca lebih lajut »
Komisioner KPU Motivasi Kader Politik Perempuan!Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi (Perdatin) KPU Kota Bukittinggi Zulwida Rahmayeni saat menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi bagi perempuan calon legislatif.
Baca lebih lajut »