Artis kontroversial Aldi Taher diketahui mendaftar sebagai caleg dari kedua partai tersebut
Artis kontroversial itu diketahui mendaftar sebagai caleg dari kedua partai tersebut.“Nanti setelah memang nyata di dalam verifikasi yang bersangkutan tadi itu didaftarkan lebih dari satu kali oleh lebih dari satu partai dan lebih dari satu jenis lembaga perwakilan akan kami klarifikasi partainya. Sesungguhnya yang bersangkutan ini anggota partai apa?” kata Hasyim di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu .
Untuk itu, KPU akan memeriksa daftar pengajuan bakal caleg Aldi Taher. Adapun Aldi Taher maju sebagai anggota DPRD DKI Jakarta dari PPB dan anggota DPR dari Perindo. Menurut Hasyim, apabila Aldi Taher telah keluar dari salah satu partai yang mendaftarkan dirinya sebagai bakal caleg dalam Pemilihan Umum 2024, maka partai tersebut harus menyampaikan surat pengunduran diri kepada KPU.
“Nanti kami periksa surat pengunduran dirinya, sudah ada atau belum? Sudah disampaikan kepada KPU atau belum? KPU ini dianggap tahu kalau KPU sudah menerima surat pengunduran dirinya,” katanya, seperti dikutip
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPU DKI koordinasi dengan PBB soal pencalonan Aldi TaherKomisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah berkomunikasi dengan Partai Bulan Bintang (PBB) terkait kejelasan artis Aldi Taher sebagai bakal calon ...
Baca lebih lajut »
PBB Minta Aldi Taher Segera Tentukan Sikap Pilihan PartaiPartai Bulan Bintang (PBB) meminta selebritas Aldi Taher segera menentukan sikap terkait namanya yang terdaftar sebagai bakal caleg di dua partai politik.
Baca lebih lajut »
Aldi Taher Terancam Tak Lolos Jadi Caleg di Pemilu 2024, Ini AlasannyaJika PBB dan Perindo tetap memasukkan nama Aldi Taher sebagai Caleg, maka KPU akan menyatakan Aldi tidak memenuhi syarat atau didiskualifikasi sebagai caleg.
Baca lebih lajut »
ICW Desak KPU Batalkan 2 Aturan yang Loloskan Mantan Koruptor Nyaleg sebelum Penuhi Jeda 5 TahunICW mendesak KPU untuk membatalkan aturan yang meloloskan mantan koruptor bisa ikut nyaleg sebelum penuhi jeda 5 tahun.
Baca lebih lajut »
Kenapa Aturan KPU Merugikan Caleg PerempuanKPU harus merevisi aturan yang merugikan caleg perempuan. Tak boleh ada karpet merah bagi partai yang gagal dalam kaderisasi. KoranTempo
Baca lebih lajut »
Koalisi Masyarakat Sipil Kritisi Aturan KPU yang Izinkan Eks Napi Koruptor ‘Nyaleg’Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik keras Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang mantan narapidana korupsi yang diizinkan maju sebagai calon anggota legislatif tanpa harus melewati masa jeda waktu lima tahun. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, mengatakan...
Baca lebih lajut »