Protokol kesehatan akan ditetapkan oleh KPU secara ketat terhadap setiap proses tahapan pilkada.
), Arief Budiman menegaskan, KPU siap melaksanakan tahapan pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember 2020. Tahapan tersebut, rencananya akan dimulai pada Juni mendatang.. Begitu juga pembentukan panitia pemuktahiran data pemilih dan kelompok penyelenggara pemungutan suara . Meski begitu, Arief mengakui bahwa sarana prasarana harus terpenuhi agar proses daring terlaksana efektif.secara ketat terhadap setiap proses tahapan pilkada.
"Pada intinya kita akan melakukan prinsip-prinsip kegiatan tahapan sesuai protokol kesehatan. Menjaga jarak sata berinteraksi, melindungi diri dengan menggunakan masker,, atau jika diperlukan melakukan disinfektan untuk ruangan tertentu," kata Arief Budiman.Hal itu disampaikan Arief dalam rapat kerja Komisi II DPR secara virtual yang turut diikuti Kementerian Dalam Negeri , Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu , Rabu .
. Mungkin tetap harus datang menandatangani berita acara tapi diwakili oleh dua staf, tidak perlu iring-iringan," tegas Arief.. Boks pembungkus dan kendaraan akan disemprot disinfektan. KPU juga menambah bilik suara, termasuk memperluas Tempat Pemungutan Suara ."TPS menjadi 10 meter x11 meter atau 8 meter x 13 meter dari semula 8 meter x 10 meter, konsekuensi akan terjadi penambahan anggaran logistik," ujar Arief Budiman.
Arief menuturkan, terkait metode kampanye, pembatasan pertemuan secara fisik akan dilakukan. Sementara mengenai pemungutan dan penghitungan suara, juga ditambahkan sejumlah metode. Misalnya mengurangi jumlah pemilih dalam TPS. "Kalau dikurangi setengahnya, jumlah TPS akan bertambah, konsekuensi biaya pelaksanaan jadi dua kali lipat," tandas Arief Budiman.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR, Mendagri, KPU Bahas Kelanjutan Tahapan Pilkada Hari IniJika pencoblosan hendak dilaksanakan 9 Desember, KPU harus memulai kembali tahapan Pilkada yang tertunda pada Juni mendatang.
Baca lebih lajut »
KPU: Sulit Minta Tambahan Anggaran untuk Pilkada |Republika OnlinePenambahan dana untuk pilkada dengan protokol kesehatan dirasa sulit
Baca lebih lajut »
Perludem: Publikasi DPT oleh KPU Belum Lindungi Data PribadiPerludem menilai pengaturan soal publikasi atau distribusi DPT oleh KPU belum dibarengi atau diiringi dengan kesadaran utuh untuk melindungi data pribadi.
Baca lebih lajut »
Kurva Corona Tinggi, KPU Didesak Tunda Pilkada Hingga 2021Kurva grafik penularan Covid-19 masih tinggi, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat mendesak KPU tunda Pilkada hingga 2021.
Baca lebih lajut »
Data DPT Diduga Bocor, KPU Diminta Audit Keamanan SistemApabila peretas dapat mencuri data, ada kemungkinan dapat mengubah data. Karenanya, KPU harus lebih memperhatikan keamanan TI agar tidak terjadi permasalahan sistem dalam Pilkada Serentak.
Baca lebih lajut »
KPU Harus Serius Sikapi Dugaan Peretasan Data PemilihTerjadi atau tidak terjadi peretasan, klaim tersebut tentunya tetap membuat kerugian bagi KPU sebagai penyelenggara pemilu.
Baca lebih lajut »