Apabila peretas dapat mencuri data, ada kemungkinan dapat mengubah data. Karenanya, KPU harus lebih memperhatikan keamanan TI agar tidak terjadi permasalahan sistem dalam Pilkada Serentak.
Security Reserach Center Pratama Persadha mendorong Komisi Pemilihan Umum melakukan audit kemanan informasi terhadap sistem teknologi informasi . Langkah tersebut untuk menjawab adanya dugaan kebocoran data daftar pemilih tetap Pemilu 2014.
Pratama menilai, bedasarkan dokumen DPT dari wilayah Yogyakarta yang disebarkan di media sosial, ada kemungkinan peretas berhasil masuk ke sistem KPU atau stakeholder KPU yang memiliki salinan data DPT. Tidak menutup kemungkinan peretas juga dapat mengakses hasil pemungutan suara."Sangat bahaya sekali apabila hasil pemungutan suara pemilu diubah angkanya," tuturnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Perludem: Publikasi DPT oleh KPU Belum Lindungi Data PribadiPerludem menilai pengaturan soal publikasi atau distribusi DPT oleh KPU belum dibarengi atau diiringi dengan kesadaran utuh untuk melindungi data pribadi.
Baca lebih lajut »
Kurva Corona Tinggi, KPU Didesak Tunda Pilkada Hingga 2021Kurva grafik penularan Covid-19 masih tinggi, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat mendesak KPU tunda Pilkada hingga 2021.
Baca lebih lajut »
Ini Data Sebaran Pasien Covid-19 yang Meninggal, Jatim Tertinggi Setelah JakartaDKI Jakarta menjadi daerah kasus meninggal dunia tertinggi sebanyak 501 orang. Lalu disusul Jawa Timur 283 orang dan Jawa Barat 128 orang.
Baca lebih lajut »
Ini Data Sebaran Pasien Covid-19 Meninggal, Jatim Tertinggi setelah JakartaDKI Jakarta menjadi daerah kasus meninggal dunia tertinggi sebanyak 501 orang. Lalu disusul Jawa Timur 283 orang, dan Jawa Barat 128 orang.
Baca lebih lajut »