Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Barat menyiapkan posko tanggapan masyarakat di 56 kelurahan di wilayah setempat untuk memastikan warga masuk dalam daftar ...
Ketua Komisi Pemilihan Umum Jakarta Barat Endang Istianti. ANTARA/Risky SyukurJakarta - Komisi Pemilihan Umum Jakarta Barat menyiapkan posko tanggapan masyarakat di 56 kelurahan di wilayah setempat untuk memastikan warga masuk dalam daftar pemilih tetap .
"Seminggu lalu sudah dirapatkan. Tapi kan untuk pola anggarannya belum kelihatan nih. Kita mau bikin posko-nya di mana. Posko kan berarti harus duduk diam, bawa laptop kan . Kalau pola anggarannya sudah kelihatan , kita bisa tentukan berapa titik kita buka poskonya, di setiap pelurahan itu berapa tempat," kata Endang.Selain itu, pembahasan mengenai pembentukan posko tanggapan masyarakat tersebut juga akan membahas mengenai tanggal dan lama waktu pendirian posko.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Jakarta Barat menyebut terdapat 1.915.925 pemilih hasil pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dan daftar pemilih sementara tingkat kota.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Buntut Pencatutan KTP Jadi Pendukung Dharma, Buat Komisi II DPR Geram: KPU Harus Profesional!Berita Buntut Pencatutan KTP Jadi Pendukung Dharma, Buat Komisi II DPR Geram: KPU Harus Profesional! terbaru hari ini 2024-08-16 16:43:39 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Pencatutan NIK Warga, Komisi II DPR Minta KPU Verifikasi MendetailWAKIL Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa meminta Komisi Pemilihan Umum KPU untuk bersikap profesional dalam menyikapi Nomor Indik Kependudukan NIK yang dicatut
Baca lebih lajut »
Komisi II minta KPU selesaikan permasalahan pencatutan NIK di pilkadaWakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menuntaskan permasalahan pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ...
Baca lebih lajut »
MK Ubah Ambang Batas Pencalonan di Pilkada, Komisi II DPR Bakal Rapat dengan KPUKetua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengatakan pihaknya akan mengadakan rapat dengan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Termasuk pasca putusan MK terkait Pilkada 2024.
Baca lebih lajut »
Komisi II akan RDP dengan KPU dalami pencatutan NIK di Pilkada JakartaWakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengatakan pihaknya akan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada pekan ...
Baca lebih lajut »
KPU Bersiap Ubah Aturan Pilkada Imbas Putusan MKKetua KPU Mochammad Afifuddin menyatakan KPU siapkan langkah mengubah aturan pasca-putusan MK, seperti konsultasi DPR.
Baca lebih lajut »