Sebelumnya KPU pernah mengeluarkan PKPU tentang larangan mantan koruptor maju Pileg tapi kandas di tangan Mahkamah Agung (MA)
KOMISI Pemilihan Umum berharap aturan larangan mantan koruptor mengikuti kontestasi Pilkada 2020 mendapatkan landasan hukum yang lebih kokoh.
"Jadi kami sangat berterima kasih dan berharap kalau itu memang dilakukan revisi UU Pilkada maka kita berharap gagasan itu dirumuskan secara lebih tegas. Sehingga tidak ada peluang untuk dibatalkan sebagaimana terjadi pada pemilu yang lalu oleh MA," ujar Pramono yang ditemui dalam sebuah diskusi di Kantor Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif, Jakarta, Rabu .
Di samping melalui revisi UU Pilkada, lanjut Pramono, juga dapat diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang . Mahkamah, lanjut Pramono, seharusnya dapat mempertimbangkan aspek sosiologis berdasarkan rekam jejak mantan koruptor yang kerap terjerat kembali dalam pusaran korupsi pada pencalonan pilkada berikutnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPU Dorong Masyarakat Usulkan Revisi UU PilkadaMasyarakat perlu mendukung usulan larangan koruptor ikut pilkada.
Baca lebih lajut »
Kemperin Gandeng ITE Singapura Latih Kompetensi Guru Produktif SMKKemperin terus dorong pengembangan SDM industri.
Baca lebih lajut »
Menteri Susi Dorong Ekosistem Rajungan BerkelanjutanMenteri Susi meminta nelayan tak menangkap rajungan induk yang sedang bertelur.
Baca lebih lajut »
Anies Dorong DPRD DKI Gelar Rapat Paripurna Wagub DKI, Kenapa?Gubernur Anies Baswedan mendorong DPRD DKI untuk segera menggelar rapat paripurna pembahasan pemilihan wakil gubernur atau Wagub DKI.
Baca lebih lajut »
Komnas HAM Dorong Acuan Atasi Kebijakan Diskriminatif DaerahKomnas HAM menyebut banyak kebijakan daerah yang diskriminatif ke kelompok tertentu. Menurut mereka, diskriminasi tersebut harus segera dihentikan.
Baca lebih lajut »
JK Dorong Lebih Banyak lagi Muslimah Jadi Pengusaha
Baca lebih lajut »