KPPU menilai penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan kemitraan UMKM di Indonesia masih terkendala dalam mencapai tujuan nasional.
Rabu, 27 Mar 2024 09:28 WIBKomisi Pengawas Persaingan Usaha menemui Dewan Pertimbangan Presiden . Pertemuan ini membahas strategi penguatan pengawasan persaingan usaha dan kemitraan usaha mikro kecil dan menengah yang dituangkan melalui suatu rekomendasi atau pertimbangan kepada Presiden RI.
Secara spesifik, KPPU dalam pertemuannya menekankan urgensi penguatan kelembagaan KPPU melalui rancangan peraturan Presiden, masih kurang efektifnya pengawasan kemitraan UMKM, serta pentingnya amandemen Undang-Undang persaingan usaha dalam mendukung penataan yang akan ditempuh Pemerintah menuju keanggotaan penuhnya di OECD.Sertifikat Kepatuhan Bisa Jadi Diskon Hukuman Berperkara di KPPU
Sementara itu, Wantimpres memahami dengan dinamika global saat ini, banyak peraturan di Indonesia yang sudah usang sehingga tidak sejalan dengan perkembangan zaman, termasuk peraturan terkait persaingan usaha yang dibuat di era reformasi. Lebih lanjut, dalam pertemuan tersebut juga mengemukakan berbagai masukan kepada KPPU. Salah satunya dalam peningkatan peran KPPU untuk mengkaji berbagai persoalan perdagangan internasional sebagai akibat perang dagang.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPPU: penyuluh kemitraan solusi pengawasan kemitraan UMKM yang efektifKomisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menekankan pentingnya keberadaan penyuluh kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam meningkatkan ...
Baca lebih lajut »
Ketua KPPU Bertemu Mendagri Tito, Bahas Apa?Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Fanshurullah Asa bertemu dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Baca lebih lajut »
Produk UMKM Bisa Tembus Pasar Global, Begini CaranyaLokakarya tersebut diikuti oleh 30 UMKM secara offline dan 100 UMKM secara online.
Baca lebih lajut »
Pinjol Pendidikan Diduga Naikkan Bunga Sangat Tinggi, KPPU Proses HukumKPPU menduga ada pelanggaran oleh Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau pinjaman online (pinjol) pendidikan.
Baca lebih lajut »
KPPU Temukan Dugaan Pelanggaran Hukum di Kasus Pinjol Biayai KuliahKomisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan dugaan pelanggaran hukum pinjol pendidikan dan karena itu akan memprosesnya.
Baca lebih lajut »
Beredar Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, Jokowi dan SBY jadi WantimpresSusunan kabinet pemerintahan ke depan merupakan hak prerogatif presiden terpilih, Prabowo Subianto. Bukan Jokowi atau Gibran.
Baca lebih lajut »