Lahan HGU yang berlum terpetakan dapat memicu konflik agraria di tengah masyarakat.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan 8,3 juta hektare lahan hak guna usaha belum terpetakan, sehingga dapat memicu konflik agraria di tengah masyarakat. Hal tersebut sebagaimana kajian yang dilakukan KPK terkait pemetaan korupsi layanan pertanahan tahun 2022.
KPK menjelaskan penyebab terjadinya kasus-kasus itu, karena pengukuran tanah sebelumnya masih menggunakan koordinat lokal , belum menggunakan sistem proyeksi TM-3 , dan terbitnya SK penetapan kawasan hutan dan Perda RTRW kawasan hutan setelah HGU terbit. "Ketika ada masalah seakan-akan penyelesaiannya di pengadilan, yang semestinya negara itu profesional mengatakan mana yang benar dan salah. Seakan-akan tidak mau ambil risiko dan rakyat yang berjuang sendirian. Kami berharap ada perbaikan dari teman-teman BPN," ujar Ghufron.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK menemukan 8,3 juta hektare lahan HGU belum terpetakanKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan 8,3 juta hektare lahan hak guna usaha (HGU) belum terpetakan, sehingga dapat memicu konflik agraria di tengah ...
Baca lebih lajut »
KPK Sebut Temukan 244 Kasus Mafia Tanah Dalam Empat Tahun TerakhirNurul Ghufron mengatakan hingga 2022 KPK telah mendapati 31.228 kasus pertanahan, 244 kasus di antaranya diakibatkan oleh mafia tanah.
Baca lebih lajut »
Ngotot Petinggi KPK Naikan Status Kasus Formula E Ke Penyidikan, Benarkah Demi Jerat Anies Jadi Tersangka?BW menyebut, sejumlah pimpinan KPK bahkan ingin mengubah Perkom KPK demi menaikan status kasus Formula E
Baca lebih lajut »
2 Pencuri Laptop Jaksa KPK Berhasil Ditangkap, KPK: Proses Hukum Diserahkan ke Polisi - Pikiran-Rakyat.comKepolisian berhasil menangkap dua orang pencuri laptop dan alat lainnya milik jaksa KPK. KPK menyerahkan kasus ini kepada kepolisian.
Baca lebih lajut »
Eks Pimpinan Sebut KPK Sedang Target Anies, Ali Fikri Bantah: Kami Lembaga Penegak Hukum!Berang Selalu Dikaitkan dengan Anies, KPK : Kami Harap Siapapun Itu Jangan Kaitkan Kerja KPK dengan Politik
Baca lebih lajut »
Warga 3 Desa Tolak Perpanjangan HGU Perusahaan SawitWarga 3 Desa Tolak Perpanjangan HGU Perusahaan Sawit
Baca lebih lajut »