KPK menemukan 8,3 juta hektare lahan hak guna usaha belum terpetakan, sehingga dapat memicu konflik agraria di tengah masyarakat.
Sertifikat HGU yang belum terpetakan mencapai 1.799 sertifikat, dengan luas mencapai 8,3 juta hektare.
"Sertifikat HGU yang belum terpetakan mencapai 1.799 sertifikat, dengan luas mencapai 8,3 juta hektare," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dikutip dari keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu. KPK menjelaskan penyebab terjadinya kasus-kasus itu, karena pengukuran tanah sebelumnya masih menggunakan koordinat lokal , belum menggunakan sistem proyeksi TM-3 , dan terbitnya SK penetapan kawasan hutan dan Perda RTRW kawasan hutan setelah HGU terbit.
"Ketika ada masalah seakan-akan penyelesaiannya di pengadilan, yang semestinya negara itu profesional mengatakan mana yang benar dan salah. Seakan-akan tidak mau ambil risiko dan rakyat yang berjuang sendirian. Kami berharap ada perbaikan dari teman-teman BPN," ujar Ghufron.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Diminta Segera Bertindak Menyikapi Temuan Satgassus Pencegahan Korupsi PolriKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera bertindak menyikapi temuan Satgassus Pencegahan Korupsi Polri.
Baca lebih lajut »
BW Sebut Kasus Formula E Bakal Naik Penyidikan Tanpa Tersangka, KPK MeresponsKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penyelidikan kasus Formula E masih berjalan hingga saat ini.
Baca lebih lajut »
KPK Berpeluang Usut TPPU Lukas Enembe untuk Pemulihan AsetKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Lukas Enembe (LE).
Baca lebih lajut »
KPK Periksa Presdir PT RDG, Usut Penggunaan Jet Pribadi oleh Gubernur Papua Lukas Enembe - Tribun-papua.comKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami keperluan Gubernur Papua Lukas Enembe menggunakan private jet atau jet pribadi.
Baca lebih lajut »
Polri Dukung Langkah KPK Terkait Kasus Suap AKBP Bambang KayunKepolisian Republik Indonesia (Polri) menyatakan mendukung semua langkah hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait AKBP Bambang Kayun. KPK...
Baca lebih lajut »
KPK periksa eks anggota DPR Miryam Haryani terkait kasus IPDN GowaKPK periksa mantan anggota DPR RI Miryam S Haryani sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Kampus IPDN Kab. Gowa.
Baca lebih lajut »