KPK menyita aset Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak, diperkirakan mencapai Rp10 miliar.
TEMPO.CO, Jakarta -Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita aset Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak yang diperkirakan mencapai Rp10 miliar.Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan penyitaan tersebut dilakukan untuk memaksimalkan pengembalian aset ke negara. Aset yang disita tersebut terletak di berbagai tempat di Papua.
Ali mengatakan penyidik KPK masih akan terus menggali aset lain milik Ricky Ham Pagawak yang bersumber dari tindak pidana korupsi. Sehingga, kata dia, KPK bisa semakin memaksimalkan penerimaan aset negara dari kasus tersebut.Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak diduga menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 200 miliar. Uang tersebut untuk memenangkan tender sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Memberamo Tengah.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
5 Kontroversi Bupati Meranti M Adil, Salah Satunya Gadaikan Kantor Bupati Rp100 MiliarBupati Meranti Muhammad Adil kini ditahan oleh KPK setetelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 6 April 2023 lalu. Ternyata Adil memiliki kontrovesi
Baca lebih lajut »
Bupati Lombok Tengah Penuhi Janji Politik, Sekolahkan Anak Yatim di Fakultas KedokteranBupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri penuhi janji politik sekolahkan anak yatim yang hafiz dan hafizah di fakultas kedokteran. Alhamdulillah.
Baca lebih lajut »
Bupati Meranti Agunkan Aset Pemkab ke Bank, KPK: Akan Kami DalamiKPK menyatakan masih akan mendalami informasi terkait tindakan Bupati Meranti Muhammad Adil mengagunkan aset daerahnya ke bank.
Baca lebih lajut »
Respons KPK Soal Kabar Bupati Meranti Gadaikan Kantor Rp100 MiliarKPK bakal mendalami lebih lanjut terkait kabar penggadaian gedung pemerintahan ke suatu bank pada 2022 oleh Bupati Meranti nonaktif M Adil.
Baca lebih lajut »
KPK Telisik Kemungkinan Kantor Bupati Meranti DigadaikanKantor Bupati Meranti dan Mes Dinas PUPR Meranti dikabarkan tengah digadaikan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menelisik kemungkinan itu.
Baca lebih lajut »
KPK Selisik Dugaan Bupati Meranti Muhammad Adil Gadaikan Kantor PemerintahKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bakal menyelisik dugaan Bupati nonaktif Kepulauan Meranti Muhammad Adil yang menggadaikan kantor bupati dan Mes Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Baca lebih lajut »