KPK menyetorkan Rp92,03 miliar ke kas negara sepanjang semester pertama tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut.
Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Jumat . ANTARA/Humas KPK.
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menyetor sebanyak Rp92,03 miliar ke kas negara sepanjang semester pertama tahun 2021. "KPK sudah menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak ke kas negara senilai Rp92,03 miliar," kata Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Jumat.1. Pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara sebesar Rp760 juta
2. Pendapatan uang sitaan hasil korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang dan uang pengganti yang telah ditetapkan pengadilan sebesar Rp73,72 miliar4. Pendapatan lainnya sebesar Rp5,71 miliarSampai dengan Semester I/2021, realisasi penggunaan anggaran KPK secara aktual mencapai Rp638,12 miliar atau 55 persen.1.
"Dipotong Rp256 miliar itu paling banyak dipotong untuk perjalanan dinas, utamanya manajemen, bukan penindakan misalnya perjalanan pimpinan, pejabat struktural, rapat-rapat itu yang banyak 'direfoccusing'," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam acara yang sama."Karena harusnya banyak perjalanan dinas ke sekolah-sekolah atau bertemu masyarakat tapi karena pandemi semua lewat 'zoom' maka semua terefisiensikan," tambah Ghufron.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Perkirakan Perbaikan Data Penerima Bansos Selamatkan Uang Negara hingga Rp 10,5 TriliunKPK memperkirakan perbaikan data penerima bantuan sosial dapat menyelamatkan keuangan negara hingga Rp 10,5 triliun.
Baca lebih lajut »
KPK: Perbaikan Data Bansos Selamatkan Rp10,5 Triliun'Kita estimasi sekitar Rp10,5 triliun itu selamat uang negara. Karena Ibu Menteri itu bilang datanya ada tapi saya tidak berikan karena datanya ganda, tidak ada NIK, dan enggak biasa diterangkan oleh daerah,'
Baca lebih lajut »
Jokowi Didesak Ambil Alih TWK KPK, Moeldoko: Jangan Semua ke PresidenPresiden Joko Widodo (Jokowi) didesak mengambil alih proses pengalihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Seperti...
Baca lebih lajut »
Soal Polemik Kepegawaian KPK, Moeldoko: Jangan Semua Lari ke PresidenMerespons desakan agar Presiden segera mengambil alih persoalan tes wawasan kebangsaan KPK, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai hal itu cukup ditangani pejabat terkait. ”Jangan semua lari ke Presiden,” ujarnya. Polhuk AdadiKompas
Baca lebih lajut »