KPK menyerahkan aset hasil rampasan dari penanganan tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap melalui mekanisme Penetapan Status Penggunaan dan hibah kepada Kemenkumham dan Kementerian ATR/BPN. Polhuk AdadiKompas
dengan terpidana Budi Susanto berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan luas keseluruhan 4.701,5 meter persegi yang nilainya mencapai Rp 56,7 miliar.
Selama ini layanan keimigrasian dan operasionalisasi Kantor Imigrasi Jakarta Utara dilakukan di dalam kompleks ruko yang disewa dari pihak ketiga setiap tahun. Diharapkan tanah dan bangunan yang telah diterima dari KPK dapat meningkatkan layanan keimigrasian kepada masyarakat. Penyerahan ini diibaratkan bagai oase untuk Kementerian ATR/BPN dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana. BMN ini nantinya akan kami gunakan untuk rumah dinas/mes pegawai Kantor Wilayah BPN Jawa Barat dan akan kami manfaatkan dengan baik.
Encep Sudarwan menyoroti mekanisme PSP. Permohonan PSP Kemenkumham signifikan karena terdapat pengelolaan terhadap barang yang dirampas untuk negara sebagai kompensasi uang pengganti.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kementerian ATR/BPN Targetkan 4 Juta Meter Persegi Lahan Pertamina Bersertifikat Tahun IniMenteri Agraria dan Tata Ruang.Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR.BPN) Hadi Tjahjanto menargetkan aset lahan milik Pertamina 4 juta meter persegi bersertifikat...
Baca lebih lajut »
Kanwil Kemenkumham Banten: Kita Harus Bangga Pakai Produk Dalam NegeriKepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Banten Tejo Harwanto mengajak masyarakat untuk bangga menggunakan produk dalam negeri.
Baca lebih lajut »
Kementerian Keuangan Umumkan Hasil Lelang Surat Utang Negara, Minat Investor Masih SolidDirektur Surat Utang Negara (SUN) Kementerian Keuangan RI, Deni Ridwan, mengumumkan hasil lelang Surat Utang Negara per 14 Februari 2023.
Baca lebih lajut »
Sambut Pemilu 2024, Kemenkumham Sumsel Ikrarkan Netralitas PegawaiMenjelang Pemilu 2024, Seluruh Pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Menyatakan Komitmen Netralitas.
Baca lebih lajut »
Kemenkumham: Penerbitan paspor sehari jadi tak salahi aturan'Idealnya, penerbitan paspor tidak selesai dalam hari yang sama karena setelah wawancara, kantor imigrasi harus mengecek kembali data-data pemohon kemudian barulah paspor memasuki tahap pencetakan,' kata pihak Kemenhukam.
Baca lebih lajut »
Kemenkumham: Eksekusi Hukuman Mati Ferdy Sambo Masih Lama, Masih Bisa Banding hingga Ajukan PK BerulangkaliEddy menyebut, jika Ferdy Sambo nantinya menggunakan KUHP Nasional yang berlaku efektif pada Januari 2026 nanti, menurut Eddy tetap tak bisa mudah bagi Sambo untuk lepas dari vonis mati.
Baca lebih lajut »