Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melakukan koordinasi guna mendalami data terkait keterlibatan Bapanas-Bulog dalam skandal demurrage
Komisi Pemberantasan Korupsi dan Studi Demokrasi Rakyat melakukan koordinasi guna mendalami data terkait keterlibatan Bapanas - Bulog dalam skandal demurrage atau denda beras impor sebesar Rp 294,5 miliar.Pihak KPK telah meminta keterangan dan data terkait keterlibatan Bulog dan Bapanas di dalam skandal demurrage sebesar Rp 294,5 miliar.
Demikian disampaikan oleh Direktur Eksekutif SDR Hari Purwanto saat memberikan update terkait perkembangan laporan ke KPK soal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp 294,5 miliar yang menyeret Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi. “Pihak KPK dari dumas pernah menelepon pada 11 Juli 2024 jam 16.11 WIB. Meminta keterangan terkait data yang SDR laporkan,” kata Hari kepada wartawan, Minggu .
Hari mengaku bersyukur bila lembaga anti-rasuah dapat menindaklanjuti laporannya terkait dengan skandal demurrage.Hari menegaskan bahwa laporanya pihaknya ke KPK terkait dengan skandal demurrage sebesar Rp294,5 miliar dilakukan guna memperjuangkan hak bersama dengan unsur bangsa lainnya. Sementara itu dari pihak KPK sendiri belum bisa menyampaikan detail soal perkembangan terkait dengan laporan SDR soal skandal demurrage sebesar Rp 294,5 miliar.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK-SDR Koordinasi Dalami Skandal Demurrage Beras Impor Rp294 MDirektur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat SDR Hari Purwanto menegaskan beras merupakan urusan hajat hidup orang banyak
Baca lebih lajut »
Massa SDR Desak KPK Periksa Kepala Bapanas dan KabulogSekitar seribu orang dari Studi Demokrasi Rakyat (SDR) kembali menggeruduk Gedung Merah Putih KPK untuk mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Baca lebih lajut »
Bantah Alexander Marwata, Polri Klaim Tidak Ada Masalah Koordinasi dan Supervisi dengan KPKMabes Polri membantah pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang menyebut ada masalah koordinasi dan supervisi antara KPK dengan Kejaksaan dan Polri.
Baca lebih lajut »
Selidiki Dugaan Korupsi Klaim Fiktif BPJS, KPK Koordinasi dengan Penegak Hukum LainKPK akan berkoordinasi dengan penegak hukum yang lain melalui bagian supervisi lembaganya.
Baca lebih lajut »
KPK Sebut Masih Dalami Laporan Dugaan Korupsi Soal Klaim BPJS Fiktif Senilai Rp 34 Miliar'Sampai dengan saat ini penindakan masih melakukan penelaahan, terkait klaim fiktif BPJS tersebut,'
Baca lebih lajut »
KPK dalami pengajuan WIUP kepada eks Gubernur Maluku Utara AGKTim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah mendalami soal pengajuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di wilayah Maluku Utara sebagai ...
Baca lebih lajut »