Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat SDR Hari Purwanto menegaskan beras merupakan urusan hajat hidup orang banyak
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.KOMISI Pemberantasan Korupsi dan Studi Demokrasi Rakyat melakukan koordinasi guna mendalami data terkait keterlibatan Bapanas-Bulog dalam skandal demurrage atau dendaimpor sebesar Rp 294,5 miliar.
“Pihak KPK dari dumas pernah menelepon pada 11 juli 2024 jam 16.11 WIB. Meminta keterangan terkait data yang SDR laporkan,” kata Hari, Minggu,.Hari mengaku bersyukur bila lembaga anti-rasuah yang berkantor di Kuningan, Jakarta Selatan tersebut dapat menindaklanjuti laporannya terkait dengan skandal demurrage sebesar Rp 294,5 miliar. Hari mengatakan banyak masyarakat menjadi korban akibat skandal demurrage Rp 294,5 miliar tersebut.
Hari sekali lagi menegaskan bahwa laporan pihaknya ke KPK terkait dengan skandal demurrage sebesar Rp 294,5 miliar dilakukan guna memperjuangkan hak bersama dengan unsur bangsa lainnya. Hari menegaskan, beras merupakan urusan hajat hidup orang banyak.
Harga Beras Beras Skandal Demurrage Beras Impor
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Massa SDR Desak KPK Periksa Kepala Bapanas dan KabulogSekitar seribu orang dari Studi Demokrasi Rakyat (SDR) kembali menggeruduk Gedung Merah Putih KPK untuk mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Baca lebih lajut »
Bantah Alexander Marwata, Polri Klaim Tidak Ada Masalah Koordinasi dan Supervisi dengan KPKMabes Polri membantah pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang menyebut ada masalah koordinasi dan supervisi antara KPK dengan Kejaksaan dan Polri.
Baca lebih lajut »
Selidiki Dugaan Korupsi Klaim Fiktif BPJS, KPK Koordinasi dengan Penegak Hukum LainKPK akan berkoordinasi dengan penegak hukum yang lain melalui bagian supervisi lembaganya.
Baca lebih lajut »
KPK dalami pengajuan WIUP kepada eks Gubernur Maluku Utara AGKTim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah mendalami soal pengajuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di wilayah Maluku Utara sebagai ...
Baca lebih lajut »
KPK dalami kerja sama dan transaksi PGN dan PT IsargasTim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga orang saksi penyidikan dugaan korupsi dalam transaksi jual beli gas antara PT Perusahaan Gas ...
Baca lebih lajut »
KPK Sebut Masih Dalami Laporan Dugaan Korupsi Soal Klaim BPJS Fiktif Senilai Rp 34 Miliar'Sampai dengan saat ini penindakan masih melakukan penelaahan, terkait klaim fiktif BPJS tersebut,'
Baca lebih lajut »