Pihak lembaga antirasuah tak tertutup kemungkinan menjerat Budhi dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) jika terbukti menyamarkan harta kekayaan.
Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan menelusuri harta lain yang dimiliki dan dikuasai Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono. Diduga, masih ada harta lain yang tidak dilaporkan Budhi kepada KPK.
Ali menyebut, pihak lembaga antirasuah tak tertutup kemungkinan menjerat Budhi dengan pasal tindak pidana pencucian uang jika terbukti menyamarkan harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi.Dalam laman laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang diakses melalui elhkpn.kpk.go.id, Budhi tercatat memiliki harta sebanyak Rp 23,8 miliar. Budhi menyampaikan LHKPN-nya pada 25 Januari 2021 untuk pelaporan periodik tahun 2020.
Budhi tercatat tak memiliki alat transportasi dan mesin. Meski demikian, Budhi melaporkan harta bergerak lainnya yang dia miliki senilai Rp 54.200.000. 2 dari 2 halamanKorupsi dan GratifikasiHarta Budhi didominasi oleh surat berharga dan kas atau setara kas lainnya. Budhi tercatat memiliki surat berharga senilai Rp 10.826.607.919. Untuk kas atau setara kas lainnya senilai Rp 11.639.414.368.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ketua KPK: Banyak Penyelenggara Negara Salah Paham Terkait Laporan Harta KekayaanKetaatan melaporkan harta kekayaan sepatutnya dilakukan sebelum, selama dan setelah menjabat sebagai penyelenggara negara.
Baca lebih lajut »
Erick Thohir Buka-bukaan soal LHKPN Pegawai BUMN di Depan Ketua KPK : Okezone EconomyTransformasi BUMN melalui penguatan lima prioritas utama Kementerian BUMNnbspnbsp - hot issue - okezone economy
Baca lebih lajut »
Usut Kasus Korupsi Cukai, KPK Periksa Wakil Bupati dan Anggota DPRD BintanKPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wakil Bupati Bintan Dalmasari dan Anggota DPRD Bintan Muhammad Yatir. KPK
Baca lebih lajut »
KPK periksa 2 politisi Bintan terkait kasus cukai rokokKPK periksa mantan Wabup Bintan, Dalmasri Syam, dan anggota DPRD Bintan, Muhamad Yatir, sebagai saksi dalam kasus cukai rokok yang menjerat bupati Bintan nonaktif, Apri Sujadi.
Baca lebih lajut »