Ketaatan melaporkan harta kekayaan sepatutnya dilakukan sebelum, selama dan setelah menjabat sebagai penyelenggara negara.
Firli menegaskan, ketaatan dan kepatuhan menyerahkan tak hanya sebelum dan setelah penyelenggara negara menjabat. Ditekankan, ketaatan melaporkan harta kekayaan sepatutnya dilakukan sebelum, selama dan setelah menjabat sebagai penyelenggara negara. Hal ini disampaikan Firli dalam webinar"LHKPN: Apa Susahnya Lapor LHKPN Tepat Waktu dan Akurat" seperti dikutip dari akun"Pemahaman kita kewajiban pelaporan LHKPN ini masih berpikir sebelum dan setelah.
Firli mengatakan pemahaman itu tidak salah, namun sedikit keliru. Hal itu karena ayat dua dalam pasal yang sama menyatakan LHKPN diserahkan selama masa jabatan berlangsung.Firli mengatakan, kesalahpahaman itu membuat para penyelenggara tidak merasa berkewajiban melaporkan hartanya selama menjabat. Firli meminta para penyelenggara negara untuk mengubah pemahaman yang keliru itu.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ketua KPK: Baru 58% Anggota DPR yang Laporkan Harta KekayaanMasih rendahnya ketaatan penyelenggara negara, termasuk anggota DPR untuk melaporkan hartanya, kata Firli menjadi perhatian serius KPK.
Baca lebih lajut »
Ketua KPK Firli Bahuri Respons Isu Azis Syamsuddin TersangkaKetua KPK Firli Bahuri merespons kabar Azis Syamsuddin tersangka dengan mengatakan pihaknya memegang teguh 'the sun rise and the sun set principle'.
Baca lebih lajut »
Erick Thohir Buka-bukaan soal LHKPN Pegawai BUMN di Depan Ketua KPK : Okezone EconomyTransformasi BUMN melalui penguatan lima prioritas utama Kementerian BUMNnbspnbsp - hot issue - okezone economy
Baca lebih lajut »
AJI Desak Presiden Jokowi Selesaikan Polemik TWK Pegawai KPKPresiden Jokowi diminta mengikuti rekomendasi Komnas HAM berupa tindakan korektif untuk mengangkat seluruh pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK.
Baca lebih lajut »