Presiden Jokowi diminta mengikuti rekomendasi Komnas HAM berupa tindakan korektif untuk mengangkat seluruh pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK.
Liputan6.com, Jakarta Pengurus Aliansi Jurnalis Independen Indonesia mendesak Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan polemik Tes Wawasan Kebangsaan 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi .
"Kami tak ingin ada sikap plin-plan, membuat publik kian tak percaya dengan janji pejabat negara," kata Sasmito. Lembaga pengawas pelayanan publik Ombudsman menemukan ada cacat administrasi berlapis, penyimpangan prosedur, dan penyalahgunaan dalam proses pembentukan kebijakan, pelaksanaan TWK, serta penetapan hasil.
Laporan setebal lebih dari 300 halaman itu, juga membeberkan temuan 11 bentuk dugaan pelanggaran HAM di antaranya pelanggaran terhadap hak atas keadilan dan kepastian hukum, hak perempuan, hak bebas dari diskriminasi ras dan etnis, hak atas rasa aman, hak atas privasi, hak atas informasi publik dan, hak atas kebebasan berpendapat.
Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya mengumumkan hasil Tes Wawasan Kebangsaan pegawainya. Tes ini dilakukan sebagai syarat alih fungsi pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara berdasarkan UU No 19 Tahun 2019
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Presiden Jokowi Akan Kunjungi UAE Untuk Finalisasi Hasil Perundingan CEPAPresiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan kunjungan ke Uni Emirat Arab (UAE) pada 4 November 2021.
Baca lebih lajut »
NIK Presiden Jokowi Dibiarkan Terekspos di Situs KPUTereksposnya NIK warga di daring, termasuk NIK Presiden, disebabkan pengendali data belum menerapkan prinsip perlindungan data yang semestinya. Sementara pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi juga masih buntu. Polhuk AdadiKompas rini_rek
Baca lebih lajut »
Warganet Dihebohkan Sertifikat Vaksin Presiden Jokowi Beredar di MedsosJagat media sosial Twitter dibuat heboh dengan beredarnya sertifikat vaksin yang mengatasnamakan Presiden Joko Widodo. Jagat media sosial Twitter dibuat heboh dengan...
Baca lebih lajut »
Ini penjelasan Kominfo terkait penyebaran sertifikat vaksin Presiden Jokowi - ANTARA NewsTerkait tersebarnya NIK milik Presiden Jokowi, Kominfo tegaskan bahwa informasi tersebut bukan berasal dari sistem PeduliLindungi. Saat ini NIK Presiden Jokowi telah dilindungi dan tidak dapat diakses oleh pihak asing. Video selengkapnya:
Baca lebih lajut »
Msyarakat Sipil Yakin Presiden Jokowi Tidak Akan Lantik Anggota BPK Bermasalah - Tribunnews.comDPR harus menyelesaikan pemilihan Anggota BPK paling lambat satu bulan sebelum masa jabatan Anggota BPK yang lama berakhir.
Baca lebih lajut »