Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa penggunaan jet pribadi oleh putra Presiden Ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi), Kaesang ...
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron berikan pernyataan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat .
Ghufron mengatakan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring berpandangan Kaesang bukan seorang penyelenggara negara dan sudah terpisah dari orang tuanya, sehingga penggunaan jet pribadi tersebut dinyatakan bukan penerimaan gratifikasi. Ghufron mengatakan pihak KPK pernah tiga kali menerima laporan gratifikasi oleh pihak yang bukan penyelenggara negara dan ketiga laporan tersebut juga tidak bisa ditindaklanjuti oleh KPK.
Kaesang mengatakan salah satu hal yang diklarifikasi kepada KPK adalah soal penggunaan jet pribadi dalam perjalanan ke Amerika Serikat.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ada 2 Komisi Baru di DPR, Puan: Komisi XII Membidangi Energi-ESDM, Komisi XIII Hukum-HAMDengan penambahan ini, total komisi di DPR akan berjumlah 13 komisi.
Baca lebih lajut »
Jadi Pejabat Istana, Raffi Ahmad Siap Laporkan Harta KekayaanResmi menjabat sebagai pejabat negara, Raffi menyatakan siap melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca lebih lajut »
KPK Sita Rumah di Pondok Indah hingga Menteng terkait Kasus Akuisisi PT Jembatan NusantaraJPNN.com : Tessa mengatakan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyita sejumlah aset lainnya.
Baca lebih lajut »
Tanggapi PK Mardani Maming, KPK Sebut Kerja Kedeputian Sesuai ProsedurKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) mengingatkan jika kampus tidak boleh menjadi benteng pro koruptor.
Baca lebih lajut »
KPK Pastikan Kerja Kedeputian Penindakan Sesuai Prosedur Terkait Kasus Mardani MamingKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) memastikan kerja kedeputian penindakan sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
Baca lebih lajut »
Eks Pejabat MA Ditangkap, KPK Prihatin Objektivitas Hakim Bisa DiintervensiKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku prihatin lantaran sisi yudikatif masih bisa diintervensi pihak luar
Baca lebih lajut »