Konflik kepemilikan aset antara pemerintah daerah di empat provinsi itu terjadi lantaran proses pemekaran.
Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk menyelesaikan konflik kepemilikan dan pengelolaan aset dalam kegiatan monitoring evaluasi .
Konflik kepemilikan aset antara pemerintah daerah di empat provinsi itu terjadi lantaran proses pemekaran dan proses hibah yang tidak tuntas serta keterbatasan bukti administrasi kepemilikan. "Tidak hanya antar pemda, konflik terkait penguasaan aset juga terjadi antara pemda dengan perorangan, yayasan maupun perusahaan terkait tanah dan properti lainnya yang bernilai strategis," imbuh Febri.
Masalah pengelolaan itu ialah, belum adanya legalitas kepemilikan , masih terdapat aset yang dikuasai oleh pihak ketiga yang tidak berhak, terjadi konflik kepemilikan aset dengan pihak ketiga dan tidak optimalnya pemanfaatan BMD oleh Pemerintah Daerah. Sertifikasi aset tanah, imbuh Febri, merupakan upaya pengamanan aset Pemda yang harus menjadi prioritas sebagai bentuk legalitas kepemilikan. Dari evaluasi yang dilakukan KPK, ditemukan bahwa target sertifikasi tanah yang ditetapkan pemerintah daerah setiap tahunnya terbilang sangat rendah.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Minta Pansel Perhatikan Kepatuhan LHKPN Capim KPKJubir KPK menyatakan pansel seharusnya memerhatikan kepatuhan para kandidat yagn merupakan pejabat atau penyelenggara negara melaporkan LHKPN dan gratifikasi.
Baca lebih lajut »
104 Kandidat Lulus Uji Kompetensi Calon Pimpinan KPKPeserta yang lulus uji kompetensi capim KPK didominasi dosen dan pegawai KPK.
Baca lebih lajut »
Berita KPK, Pemeriksaan Tersangka hingga Hasil Seleksi Capim KPKBerita KPK hari ini terkait pemeriksaan beberapa tersangka dalam kasus berbeda hingga pengumuman hasil seleksi tahap kedua capim KPK.
Baca lebih lajut »
Capim Diminta Mundur dari Jabatan Sebelumnya Jika Terpilih Jadi Pimpinan KPKWP KPK mengharapkan para calon yang terpilih sebagai pimpinan KPK nantinya mundur dari institusi asal.
Baca lebih lajut »
Walhi Kalteng: Kami Tak Minta Ganti Rugi, tetapi Minta Pemerintah Jalankan KewajibanWalhi sebagai salah satu penggugat tak meminta pemerintah memberikan ganti rugi terhadap korban kebakaran hutan dan lahan.
Baca lebih lajut »
WP KPK Sebut Ada Capim Lolos Kompetensi Bereputasi BurukKetua WP KPK meminta kepada para Pansel Capim KPK memerhatikan masukan masyarakat untuk meloloskan kandidat Capim KPK.
Baca lebih lajut »