Dengan masuknya KPK dalam rumpun eksekutif, diharapkan adanya penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dari pemerintah pusat hingga daerah agar bisa lebih optimal.
Liputan6.com, Jakarta Sekjen Partai Gelora Indonesia Mahfudz Siddiq mengatakan, salah satu poin revisi dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga antirasuah masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif.
Tetapi, lanjut Mahfudz, hasil dari kerja BPKP ini, itu sepenuhnya diserahkan kepada Presiden untuk membuat langkah-langkah pembenahan dan koreksi. 2 dari 3 halamanSelamat Datang KPK yang BaruSementara itu, Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia Chudry Sitompul menyebutkan Tes Wawasan Kebangsaan pegawai KPK sudah ada dasar hukum administrasinya dan ada justifikasi secara sains, dalam hal ini masalah psikologi sosial. Intinya, dari kedua aspek itu tidak ada masalah.
"Dalam perjalanannya, kita tidak bisa menafikan fakta bahwa KPK dijadikan kendaraan politik kepentingan tertentu," ungkapnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Antrean panjang mengurus jenazah Covid, ‘mau masuk RS susah, masuk kuburan juga susah’ - BBC News IndonesiaJenazah pasien Covid-19 di Indonesia tak hanya ditemui di ruang-ruang perawatan, melainkan juga terbaring di ruang tunggu IGD dan terbujur di rumah-rumah. Melejitnya angka kematian di luar fasilitas kesehatan seiring lonjakan kasus membuat tim pemulasaraan kewalahan dan keluarga jenazah harus menunggu antrean.
Baca lebih lajut »
Final Euro, Sekolah di Inggris Izinkan Masuk Lebih SiangSejumlah sekolah di Inggris mengizinkan para siswanya masuk lebih siang pada Senin (12/7) pekan depan atau sehari setelah tim nasional negaranya tampil di final Euro 2020 melawan Italia.
Baca lebih lajut »
Total 112 Pegawai KPK Terkonfirmasi Positif Covid-19 |Republika OnlineWakil Ketua KPK Nurul Ghufron telah dinyatakan negatif Covid-19.
Baca lebih lajut »
KPK Dalami Pihak-pihak yang Kecipratan Uang Korupsi Bansos Bupati Bandung BaratPenyidik memeriksa Sekretaris Dewan Kemakmuran Masjid Agung Ash-Shiddiq Bandung Barat, Asep Haedar, dan Kasi di PUPR, Dony Tumpak Hutajulu.
Baca lebih lajut »
KPK Dorong Ketegasan Penegakan Hukum Operasi Tambang LiarKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong proses penegakan hukum secara tegas dan konsisten terhadap operasi tambang liar.
Baca lebih lajut »
KPK Dorong Penegakan Hukum Terhadap Operasi Tambang LiarSugeng menambahkan, penambangan batuan dan nonmineral ini perlu diawasi secara bersama.
Baca lebih lajut »