Sugeng menambahkan, penambangan batuan dan nonmineral ini perlu diawasi secara bersama.
Masalah tumpang tindih penerbitan izin juga banyak mengemuka. Diharapkan dengan adanya pendelegasian kewenangan ke pemda maka binwas akan lebih efisien.Penjabat Sekda Provinsi Sumut Afifi Lubis menjelaskan kondisi pertambangan Sumut dari hasil pendataan lapangan melalui aparat di Pemprov Sumut. Dikatakan, terdapat 311 izin usaha pertambangan yang tersebar di 23 kabupaten/kota dengan total luas wilayah 4.647,06 hektare.
Dari gambaran tersebut, Afifi menjelaskan, sesuai pemantauan tahun 2020 dan mungkin berubah saat ini, terdapat total 222 usaha galian C yang tidak berizin yang tersebar di 20 kabupaten/kota di Sumut. Dari jumlah galian tak berizin itu, 50% di antaranya merupakan komoditas batuan walaupun ada juga mineral logam dan batuan.
“Kedua, dalam hal kabupaten/ kota menemukan kegiatan pertambangan dilaksanakan di dalam wilayah pertambangan, namun tanpa izin agar kegiatan tetap dapat dilakukan, dengan berkoordinasi dengan provinsi untuk percepatan pengurusan izin dan pajak MBLB tetap dapat dipungut. Wilayah pertambangan ditentukan oleh pemda,” saran Hendriwan.
Sementara itu, Kepala BPKAD Provinsi Sumut Ismail Sinaga menyampaikan permasalah ini sudah berlarut-larut tanpa ada penyelesaian konkret. Dirinya menganggap ada yang salah dengan regulasi dan kebijakan MBLB dan meyakini persoalan ini sudah menjadi masalah skala nasional, karena sudah membawa dampak buruk bukan saja bagi lingkungan, ekonomi, sosial masyarakat tapi juga bagi citra dan pendapatan pemda.“Kita harus dudukkan masalah ini secara nasional. Kabupaten/kota menjadi ragu mengambil tindakan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK: Bukan Hanya soal Hukum, Berantas Korupsi Ada Aspek Bisnis dan Sistem Politik80 Persen kasus korupsi yang melibatkan sektor swasta dan sektor publik atau instansi pemerintah bermodus penyuapan, gratifikasi dan pengadaan barang jasa.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Dorong Dunia Usaha Sukseskan Program Perhutanan SosialPemerintah mengharapkan keterlibatan dunia usaha agar program Perhutanan Sosial bisa diimplementasikan secara maksimal.
Baca lebih lajut »
Dorong Perekonomian, Kebijakan Jangka Panjang Tetap DijalankanRaden mengatakan, dalam kebijakan jangka panjang lainnya, pemerintah juga mereformasi regulasi ihwal kemudahan berusaha di Tanah Air.
Baca lebih lajut »
Menko Airlangga Dorong Pemda Naikkan Kapasitas RS Covid-19 Hingga 40 PersenPemerintah meminta kepada pemerintah daerah (pemda) untuk melaksanakan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro
Baca lebih lajut »
Ketua MPR dorong BUMN sektor farmasi tingkatkan produksi obatKetua MPR RI Bambang Soesatyo meminta BUMN sektor farmasi meningkatkan produksi obat-obatan seiring tingginya lonjakan permintaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19.
Baca lebih lajut »
Depok Dorong Warga Belanja Daring |Republika OnlineSejumlah pasar rakyat kini menyediakan layanan belanja daring.
Baca lebih lajut »