Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia (MACC) menunggu pengembalian RM420 juta (sekitar Rp1,4 triliun) uang 1Malaysia Development Bhd (1MDB) dari 80 orang dan ...
Kuala Lumpur - Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia menunggu pengembalian RM420 juta uang 1Malaysia Development Bhd dari 80 orang dan entitas yang menerima uang tersebut, kata Ketua KPK Malaysia Latheefa Koya dalam jumpa pers di Putrajaya, Senin.
Dia mengatakan individu dan entitas yang menerima 1MDB diberi waktu dua minggu untuk mengembalikan uang yang mereka terima setelah menerima pemberitahuan.Di antara yang masuk daftar penerima adalah mantan pimpinan CIMB Datuk Seri Nazir Razak, sebesar RM25 juta. Ia adalah saudara lelaki mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang saat ini menghadapi persidangan terkait masalah 1MDB.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PDIP diduga terima uang hasil korupsi Bupati CirebonUang korupsi mantan Bupati Cirebon salah satunya diduga mengalir ke PDIP. Nico Siahaan, anggota DPR dari PDIP, mengakui menerima uang itu. Tahun lalu, partainya menggelar acara kepemudaan bertajuk Satu Indonesia Kita dan dia menjadi ketua acara tersebut.
Baca lebih lajut »
Jaksa Tak Dapat Ajukan PK Putusan MA Bebaskan Terdakwa Korupsi...Mahkamah Agung (MA) membebaskan 7 terdakwa kasus pembobolan Bank Mandiri senilai Rp 1,8 triliun. Hal itu dilakukan seiring...
Baca lebih lajut »
Laga Inter Milan Vs Juventus Berpotensi Pecahkan Rekor PendapatanKemungkinan total uang yang bakal dikantongi Inter Milan melawan Juventus di San Siro mencapai 6,5 juta euro atau sekitar Rp 1 triliun.
Baca lebih lajut »
OTT di Lampung Utara, KPK Tangkap 7 Orang dan Sita Rp600 JutaKPK menyita uang Rp600 juta saat melakukan operasi tangkap tangan di Lampung Utara. Sebanyak tujuh orang diamankan dalam OTT itu.
Baca lebih lajut »
KPK amankan Rp600 juta terkait OTT Bupati Lampung UtaraKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan barang bukti uang sekitar Rp600 juta terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Lampung Utara Agung ...
Baca lebih lajut »
Sekjen PDI-P: Presiden Bertanggung Jawab Penuh dalam Pemberantasan KorupsiHal itu merupakan imbas dari penegasan KPK sebagai lembaga eksekutif sesuai UU KPK hasil revisi.
Baca lebih lajut »