'Hari ini, Jaksa KPK Budhi S telah selesai melimpahkan berkas perkara beserta surat dakwaan dengan terdakwa Mardani Maming ke Pengadilan Tipikor pada PN Banjarmasin,' kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK.
"Untuk jadwal persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh tim jaksa masih menunggu diterbitkannya penetapan hari sidang dan penetapan penunjukan majelis hakim dari panitera muda tipikor PN Banjarmasin," ucap Ali.
Pada tahun 2010, KPK mengungkapkan salah satu pihak swasta, yaitu Henry Soetio selaku pengendali PT Prolindo Cipta Nusantara bermaksud untuk memperoleh IUP OP milik PT Bangun Karya Pratama Lestari seluas 370 hektare yang berlokasi di Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu. KPK menduga Mardani menerima uang dalam bentuk tunai maupun transfer rekening dengan jumlah sekitar RP104,3 miliar dalam kurun waktu 2014-2020.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Tetapkan Bupati Bangkalan sebagai Tersangka Kasus Jual Beli Jabatan - tvOneKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron sebagai tersangka. - tvOne
Baca lebih lajut »
KPK Tetapkan Bupati Bangkalan sebagai Tersangka Kasus Jual Beli Jabatan - tvOneKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron sebagai tersangka. Simak video selengkapnya di HardNews_Hukum FlashOne CariBeritaditvOne
Baca lebih lajut »
Article headlineGELORA.CO -Belakangan ini Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri kembali menyinggung skandal kasus kardus durian yang didug...
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR Dukung Polri Usut Dugaan Pidana Kasus Gagal Ginjal Akut | merdeka.comHabiburokhman menegaskan temuan obat yang mengakibatkan gagal ginjal kepada anak-anak ini jelas mengandung pelanggaran hukum.
Baca lebih lajut »
Lihat, di Mana Ketua Komisi A DPRD DIY Memperingati Hari Sumpah Pemuda?Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto memperingati momentum Sumpah Pemuda dengan berziarah ke makam Bung Karno di Blitar. KomisiADPRDDIY
Baca lebih lajut »
Komisi II DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 di YogyakartaDalam kesempatan itu Syamsurizal mewakili Komisi II juga menanggapi respon masyarakat yang menilai kurangnya transparansi SIPol (Sistem Informasi Politik) oleh KPU.
Baca lebih lajut »